Jakarta,
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu, Deny Haryanto, SE, MM menghadiri Rapat Pendampingan Kegiatan Konsultasi Peraturan Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan terkait Keuntungan Bersih Perusahaan IUPK, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (10/09/24).
Kehadiran dan keikutserataan Bapenda Kabupaten Tanah Bumbu itu sesuai surat undangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 900.1.13.1/1068.1/BAPENDA/2024 tanggal 04 September 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Biro Hukum Propinsi Kalimantan Selatan didampingi oleh Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan.
Rapat tersebut dalam rangka penyempurnaan atas esensi dari Peraturan Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Tatacara Pengenaan, Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan pemegang IUPK yaitu PT. Arutmin Indonesia, Tbk untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru; yang saat ini masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Hal yang sama juga dibahas terkait PT. Adaro Energy Indonesia, Tbk untuk wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Diharapkan agar Peraturan Kepala Daerah tersebut bisa cepat selesai agar penyetoran Bagi Hasil Keuntungan Bersih dari Perusahaan Pemegang IUPK ke Kas Daerah bisa segera dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Daerah. ©Jurnalisia™
👀 6739
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.