Lihatlah sejumlah kawasan baik di Tanah Bumbu maupun di Tanah Laut saat ini yang dilanda banjir; ribuan warga terkena dampaknya, apakah kita pikir bencana itu datang tanpa kontribusi dan akibat dari adanya kegiatan pertambangan ?
Pasti, diantara penyebab banjir itu adalah kegiatan pertambangan selain juga penyebab lainnya seperti pembukaan, pembabatan hutan untuk perkebunan skala besar.
Lalu, apakah kita ingin pelihara dan malah memperbesar penyebab banjir dengan perluasan lahan untuk pertambangan lagi; dengan pertambangan oleh Ormas Keagamaan yang diberikan peluang dan penawaran oleh Pemerintah rejim sekarang ini ?
Salut !
Satu kata untuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dengan tegas menolak tawaran Pemerintah untuk mengelola pertambangan. KWI menyatakan dengan tegas hanya berfokus pada pembinaan umat. Sebagai lembaga keagamaan, urusan dan peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan Martyria (semangat kenabian).
Selain KWI yang sudah diketahui menolak tawaran Pemerintah itu, Ormas Keagamaan lain diantaranya Muhammadiyah dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sedang pikir-pikir terkait tawaran yang mana Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang memungkinkan Ormas Keagamaan mengelola pertambangan; telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024.
Terkait Muhammadiyah, disarankan agar juga ikut menolak tawaran tersebut. Saran datang dari Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Dien Syamsudin.
Adapun Ormas Keagamaan yang diketahui menyambut baik dan sedang mempersiapkan diri untuk menerima tawaran tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Sejumlah pihak pun berkomentar terkait tawaran Pemerintah tersebut; akan terjadi berbagai konflik sosial dan ekonomi jika Ormas Keagamaan ikut "cawe-cawe" menambang. Konflik yang sangat rentan adalah konflik agraria; yang akan langsung berhadapan dengan warga masyarakat pemilik lahan.
Selain itu ada kekuatiran Ormas Keagamaan nantinya hanyalah dijadikan semacam tameng oleh perusahaan-perusahaan yang jadi operator sementara Ormas Keagamaan cuma duduk diam terima hasil, kasarnya; "Pake nama lu tapi kami yang kerja."
Kita tentu berharap para Ormas Keagamaan mana pun agar lebih fokus kepada pelayanan dan pembinaan umat beragama agar tercipta kerukunan dan kedamaian, bukan justru malah ikut berebut "kue" SDA. ©Jurnalisia™
👀 7765
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.