Nasional,
Presiden RI, Joko Widodo menadatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam aturan tersebut itu tertuang landasan hukum untuk memberikan ijin tambang mineral dan batubara (Minerba) kepada Ormas Keagamaan; diantaranya ketentuan yang diperbarui ialah terkait dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Tadinya mungkin Pemerintah mengira semua Ormas Keagamaan menyambut baik dan menerima peluang tersebut. Ternyata sebagian besar Ormas Keagamaan menolaknya, hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang memberikan sinyal menerima, sementara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengkajinya.
Ormas Keagamaan yang mana saja menolak peluang tersebut ?
Termasuk Muhammadiyah, Ormas Keagamaan tertua di Indonesia ini menolaknya. Ormas Islam yang juga ikut menolak adalah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).
Dari pihak Ormas Nasrani yang menolak adalah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Sementara Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) tak diketahui sikapnya dalam hal ini. ©Jurnalisia™
👀 5831
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.