Jakarta,Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu, Deny Harianto, SE, MM menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Bapenda Propinsi Kalsel, di Jakarta, belum lama ini.
FGD membahas perjanjian kerjasama antara Bapenda Propinsi dengan seluruh Bapenda Kabupaten/Kota se Kalsel dengan mengikutsertakan seluruh Kabag Tata Pemerintahan, yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sebagai narasumber.
menurut Deny, isi perjanjian kerjasama yang dibahas terkait tindak lanjut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“UU HKPD ini telah ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ungkap Deny.
Ditambahkan Deny, amanat UU HKPD ini diantaranya yaitu pada Januari 2025; ada objek pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). ©Jurnalisia™
👀 3735
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.