Nasional,Bobrok, dan bahkan sangat bobrok, kalau benar-benar terbukti.
Perihal tersebut seperti disebutkan oleh Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, saat menjadi saksi di sidang kasus korupsi Mantan Mentan, Syahril Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (08/05/24).
Permintaan sebesar Rp 12 milyar oleh seorang Oknum di BPK itu menurut keterangan Hermanto; tak bisa dipenuhi karena Kementan cuma sanggup Rp 5 milyar, itupun ia tak tahu pasti apakah Rp 5 milyar itu jadi diserahkan ke si Oknum.
Kalau saja apa yang disebut Hermanto itu benar dan dapat dibuktikan, tak menutup kemungkinan juga terjadi pada instansi-instansi pemerintah lainnya di seluruh Indonesia yang pasti jumlahnya sangat banyak termasuk Pemkab/Pemko se Indonesia.
Kita jadi berpikir tentang predikat Opini WTP yang diberikan ke instansi-instansi Pemerintah itu bukan benar-benar sesuai dengan kinerja penggunaan anggaran keuangan yang bersih.
Padahal predikat Opini WTP ini selalu menjadi semacam kebanggaan bagi Kepala Lembaga/Instansi dan para Kepala Daerah yang memperolehnya. Namun jika isu seperti yang disebut Hermanto itu terbukti; ini tentu merupakan preseden yang sangat buruk bagi BPK berserta seluruh perpanjangan tangannya di daerah. Lalu siapa lagi yang layak dipercaya untuk mengawal keuangan negera ini ? ©Jurnalisia™
👀 9506
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.