-Todung Mulya Lubis Pertanyakan Konsistensi KPU Laksanakan UU Soal Debat Capres-Cawapres.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan konsistensi Ketua Komisi Pemilu (KPU) RI, Hasyim Asy’ari dalam menjalankan perintah undang-undang terkait debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) peserta Pilpres 2024.
Todung menilai, KPU RI seharusnya berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan; yaitu pelaksanaan debat peserta Pilpres 2024 akan digelar sebanyak 5 kali, yang terdiri atas 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres.
“Pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang mengatakan bahwa debat Capres akan dilakukan dengan menghadirkan Capres dan Cawapres dalam 5 kali acara debat. Menurut saya bukan saja menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 277 UU No 7/2017 tentang Pemilu junto Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 15/2023, tetapi juga akan menghilangkan kesempatan publik untuk menilai secara utuh kualitas Cawapres yang akan menjadi orang Nomor 2 di republik ini,” kata Todung di Jakarta, Sabtu (02/12/23).
Ia mengatakan, publik perlu mengetahui secara pasti kualitas, kecerdasan, dan komitmen para Cawapres yang akan menjadi pemimpin negara ini. Oleh sebab itu debat antar Cawapres itu perlu dan wajib dilakukan.
“UU Pemilu memang tak menjelaskan pemisahan debat Capres dan Cawapres, selain mengatakan bahwa debat akan dilakukan sebanyak 5 kali. Tetapi penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat itu terdiri atas 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres,” jelasnya.
Diakui bahwa Capres dan Cawapres adalah Dwi Tunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Namun rakyat tetap berhak mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan Cawapres-nya.
Sebab bukan mustahil dalam keadaan dimana Presiden tak bisa menjalankan fungsinya, Wakil Presiden yang akan mengambil alih tugas dan fungsi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.
“Disini Eakil Presiden bukan semata-mata ban serep. Wakil Presiden adalah pemimpin. Terus terang saya menyayangkan kalau KPU memutuskan debat antar Cawapres murni (tanpa didampingi Capres) ditiadakan,” ujar Todung pula.
Todung mengatakan, KPU seharusnya melihat arti penting dan strategis debat antar Cawapres agar rakyat tidak memilih kucing dalam karung.
“Kembali saja kepada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PerKPU Nomor 15 Tahun 2023. Ketua KPU atau KPU tak berwenang mengubah apa yang ditulis dalam UU Pemilu. KPU hanya pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU. Kalau KPU hendak mengubah UU maka KPU harus meminta Pemerintah dan DPR mengubah UU Pemilu,” tegasnya.
Ia berharap KPU menghargai hak rakyat untuk mengetahui siapa Cawapres yang akan dipilihnya.
KPU jangan sekali-kali mengurangi hak rakyat untuk mengetahui kualitas, pengetahuan, komitmen, dan kesiapan Cawapres yang akan dipilihnya.
“Hanya dengan demikian kita akan memberikan integritas kepada Pilpres yang akan kita adakan,” pungkas Todung. ©Jurnalisia™
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.