Bener Meriah Aceh,Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Bergerak Bener Meriah (AMMBB-BM) menyoroti pelaksanaan dan realisasi Program Perlindungan Sosial dan Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Bener Meriah yang dianggap tidak mengacu kepada Intruksi Presiden Tentang Penghapusan Percepatan Miskin Ekstrem dan SK Menko PMK Tahun 2022 terkait tatacara proses data dan kriteria untuk penetapan nana-nama penerima bantuan sosial miskin ekstrem.
Demikian yang disampaikan Juru bicara AMMBB-BM, S. Zeta, Senin (20/03/23), di kantor DPRD Kabupaten Bener Meriah saat diminta tanggapannya mengenai revisi nama-nama Penerima Bantuan Sosial dari sumber Anggaran DID Tahun 2022 dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah.
” Ada penerima bantuan miskin ekstrem sebesar Rp 5 juta, yang namanya tidak ada dalam SK Nama-nama penerima bantuan tersebut. Sangat disayangkan Pemkab Bener Meriah tidak dapat menyalurkan bantuan sosial ini seluruhnya, yang semestinya harus disalurkan ke semua penerima bantuan sosial pada akhir Desember 2022,” ungkap Zeta.
Dalam hal ini ia menuding Pemkab Bener Meriah telah menzalimi hak rakyat untuk menerima bantuan sosial tersebut, namun masyarakat penerima bantuan sosial tidak dapat menerimanya.
Lebih lanjut S Zeta menyebut, proses penetapan nama-nama penerima bantuan sosial tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan mekanisme dan kriteria penerima bantuan.
”Kita kecewa dengan kinerja Pemkab dalam pelaksanaan dan realisasi program perlindungan sosial dan pengendalian inflasi di tahun 2022 di Bener Meriah," pungkasnya. ©Jurnalisia
Penulis : Muzi Ibrahim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.