Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (BPN) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Rakor tersebut juga dilaksanakan secara virtual yang diikuti Pemkab/Pemko se Indonesia, bertujuan membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, yang diikuti pula oleh Pemkab Tanah Bumbu.
Adapun yang menjadi fokus dalam Rakor tersebut adalah urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, ESDM, serta perencanaan pembangunan.
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rakor mengatakan Presiden RI, Joko Widodo bersyukur Indonesia sebagai negara terbesar ke 4 di dunia yang terimbas Covid-19 mampu bertahan di tengah pandemi yang melanda selama 2 tahun terakhir ini.
“Usai pandemi dan terjadinya perubahan situasi akibat geopolitik maka yang perlu kita waspadai adalah inflasi. Meski pandemi dan perubahan situasi akibat geopolitik, namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang bagus atau di atas rata-rata negara lain yaitu 5,72% dan angka inflasi relatif terjaga di angka 5,51%," ungkap Tito.
Terkait inflasi ini sambung Tito, banyak negara yang terjebak inflasi sehingga membuat indonesia harus terus berkerja keras melakukan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan. Inflasi ini menurut Mendagri pula; tentunya bersangkutan dengan harga barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan “urusan perut rakyat”.
Mendagri mengingatkan agar Pemkab/Pemko selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar kondisi selalu tetap terjaga dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Berkaitan dengan inflasi, BPN juga mengambil langkah sebagai penguatan cadangan pangan nasional dengan mengoptimalkan kinerja Bulog untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan pemerintah melalui regulasi berupa Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Perbadan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) pada Minggu ke 4 Januari 2023 komoditi Beras menjadi penyumbang kenaikan harga di 177 kabupaten/kota di 27 propinsi se Indonesia dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi pada Januari 2023, begitu juga dengan komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga di sejumlah kabupaten/kota. ©Jurnalisia
Sumber : Diskominfo/Ftr
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.