Selamat Bermimpi Melintas di Atas Jembatan Pulau Laut

Jurnalisia Style,

Tak sabar rasanya untuk segera melewati jembatan yang menghubungkan antara daratan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan. Dalam perjalanan dari Batilicin Tanah Bumbu ke daratan Pulau Laut Kotabaru, dengan naik kapal penyeberangan (fery) melintasi Selat Laut, di sebelah dermaga fery di Tanjung Serdang (di daratan Pulau Laut) tampak bahu jembatan dan tiang-tiang pancang yang diperkirakan akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Itu dulu, kini mungkin tak akan lagi menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

Perencanaan semula pembangunan jembatan yang didanai oleh APBN dan 3 APBD itu akan menghabiskan waktu selama 5 tahun. Dengan total keseluruhan panjang lebih dari 6 kilometer, maka akan mengalahkan jembatan Suramadu di Jawa Timur. Tapi itu dulu, kini kemungkinan akan menjadi jembatan yang masa pembangunannya terpanjang di Indonesia, atau bahkan tak pernah selesai-selesai pembangunannya.

Dan dengan perkiraan biaya beberapa tahun lalu sekira Rp 3 trilyun, pembangunan ini ditanggung secara patungan oleh APBD Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, dan APBD Propinsi Kalsel, selain itu dari dana APBN. 

Kenapa mesti menunggu lama selesai ? 

Ironis memang jika mengetahui kondisi 2 kabupaten yang akan dihubungkan dengan jembatan tersebut. Betapa tidak, 2 kabupaten yang sangat kaya sumber alam hampir di semua lini, terutama sumber daya mineral; batubara dan bijih besi. Puluhan tahun perut bumi 2 kabupaten itu dikeruk hasilnya untuk mengisi kocek Pemerintah Pusat. Sebelumnya hutan belantara 2 kabupaten itu dibabat untuk Pemerintah Pusat pula. Entah berapa semua nilai kekayaan alam 2 kabupaten itu jika dikalkulasikan. Lalu untuk membangun jembatan dengan biaya sekira Rp 3 trilyun (kini mungkin sudah 2 kali lipatnya) saja mesti menunggu waktu 5 tahun. Kenapa tidak 2 atau 3 saja ? 

Yang juga menjadi pertanyaan adalah, kenapa biaya pembangunan jembatan tersebut mesti patungan. Kenapa tak seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN ? Hitung-hitung sebagai balasan atas eksploitasi hasil alam 2 kabupaten itu selama puluhan tahun. 

Selama ini Pemerintah (baca Pusat) sudah sangat sering membiayai pembangunan jembatan di berbagai daerah. Seyogiyanya pembangunan jembatan Pulau Laut itu dijadikan skala prioritas mengingat sudah sangat banyak yang telah dikeruk dan diambil dari 2 kabupaten tersebut. 

Warga yang merupakan penduduk di daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan jembatan tersebut, sudah berangan-angan jika tak mau disebut membuat mimpi indah bisa berada dan melintas di atas jembatan yang membentang nyata. Namun jika mengingat rentang waktu yang lama pembangunannya yang bahkan tak menentu; mimpi indah itu jadi terputus dengan pertanyaan; apakah warga masih punya cukup waktu hingga benar-benar menemui berada di atas dan melintasi jembatan itu ? Jangan-jangan di masa cucu-cucu mereka jembatan itu benar-benar terwujud, atau malah hanya bisa memandang bahu jembatan dan tiang-tiang pancang sebagai monumen bisu (?) 

Intinya diantara warga banyak yang meragukan jembatan itu benar-benar terwujud pembangunannya mengingat biayanya yang sangat besar dan kebijakan Pemerintah yang sulit berpihak untuk menetapkan Jembatan Pulau Laut itu sebagai Proyek Strategis Nasional.

Selamat bermimpi melintas di atas Jembatan Pulau Laut, jangan lupa cuci muka setelah terbangun dari mimpi. ©Jurnalisia