Interaktif | Draft RKUHP 2022; DPR, DPRD, Polisi dan Jaksa 'Menang Banyak'

Jurnalisia Interaktif,

Sudah saatnya kita semua terutama yang suka bersosialisasi di media sosial; untuk belajar menata ucapan, kata dan kalimat yang ditujukan kepada siapapun terutama kepada Lembaga Negara yakni DPR RI dan DPRD, serta Kekuasaan Hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Kita sudah harus siap dan dapat membedakan mana yang kritik dan mana yang hinaan, karena salah-salah jika kita dianggap menghina DPR RI, DPRD, Polisi dan Jaksa; akibatnya adalah dapat dipenjara sesuai Draft Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas dan segera akan disahkan.

Lembaga Negara dan Kekuasaan Hukum tersebut di atas akan 'menang banyak' apabila Pasal 349 dan 350 pada Draft RKUHP itu tetap tercantum dan kemudian disahkan. Para penghina 'Mereka' diancam pidana 1 tahun 6 bulan penjara, dan akan lebih fatal jika dilakukan di media sosial hukumannya mencapai 2 tahun penjara.

Kita, terutama warga yang awam; dipastikan sulit membedakan mana yang digolongkan kritik dan yang bagaimana bisa dikategorikan sebagai hinaan, karena antara keduanya beda-beda tipis apalagi kalau sudah ditangani pihak penegak hukum.

Draft RKUHP ini dianggap banyak pihak sebagai kontroversial karena bisa digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi siapapun di rakyat negeri +62 ini terutama para Warganet-nya yang dikenal cukup 'sangar'. 

Draft RKUHP ini menurut banyak pihak pula, jika sampai disahkan; adalah lebih buruk dari era Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari 3 dekade.

Bagaimana sikap Anda terhadap Draft RKUHP tersebut jika sampai disahkan ?

Silakan tulis pendapat Anda di kolom di bawah tulisan ini. ©Jurnalisia