Presiden RI, Jokowi pun meminta pemerintah daerah ikut berkerjasama meredam kenaikan laju inflasi tahun ini.
Hal itu disampaikannya pada arahan yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se Indonesia secara Daring, Senin (12/09/22), yang juga diikuti oleh Pemkab Tanah Bumbu berserta jajarannya, dihadiri Kepala Dinas Perikanan, Dahliansyah, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Ahmad Marlan serta Kabag Ekonomi, Didi Al Hamidi..
“Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8% dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta Gubernur, Bupati, Walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama. Seperti saat kita berkerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%,” kata Presiden dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid.
Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan; sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU, Sana Alokasi Umum) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.
“Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2% bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan Solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini,” jelas Presiden. (Win/MC)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.