Opini | Tugas Dewan Pers Mendata Perusahaan Pers Bukan Memverifikasi

Verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers.

"Apakah perusahaan yang mengelola media anda sudah diverifikasi oleh Dewan Pers ?"

Pertanyaan yang sering mampir ke telinga para Jurnalis terutama datang dari instansi pemerintahan yang nota bene paham dengan berbagai aturan tak terkecuali yang mengatur tentang Pers di Indonesia yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Agak kaget juga kalau Dewan Pers yang bertindak sebagai Verifikator perusahaan pers, karena ini sudah melampaui tugas dan kewenangannya, dan bahkan dapat dikatakan mengambil alih kewenangan lembaga pemerintahan yakni kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Perusahaan pers kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang badan hukumnya dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku wakil pemerintahan yang sah.

Sedangkan tugas dan fungsi Dewan Pers sudah sangat jelas yang terkait dengan perusahaan pers, yakni pada Pasal 15 ayat 2 huruf (g); "mendata perusahaan pers." Ini kalimat yang sangat jelas, tak ada aturan peralihan yang menjelaskan arti dan makna kalimat tersebut, tidak juga ambigu apalagi absurd.

Sangat lucu saja kalau Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers, terkecuali ada semacam mandat dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kalau Dewan Pers menafsirkan bunyi Pasal 15 ayat 2 huruf (g) itu sebagai tugas untuk memverifikasi, kami justru mempertanyakan sejauh mana Dewan Pers paham Bahasa Indonesia bahkan untuk kalimat yang sangat sederhana 3 kata saja; "mendata perusahaan pers", tanpa ada sambungannya, apalagi memverifikasi. 

Kalangan Pers harus bersatu untuk menolak 'action' Dewan Pers yang sangat berlebihan tersebut. (ISP)