Editorial | PAD Rendah, DOB Masih Banyak Bergantung Pemerintah Pusat

Lebih 25 tahun otonomi daerah berjalan, namun masih banyak Daerah Otonomi Baru (DOB); propinsi, kabupaten dan kota yang masih membebani pemerintah pusat, masih berharap dan bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Meski demikian tak sedikit Calon DOB yang mengajukan minta pemekaran dengan berbagai dalih; agar pelayanan pemerintahan dan pendapatan daerah bisa maksimal dan optimal.

"Masih ada beberapa daerah yang tidak mandiri atau bergantung pada dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat," ungkap Mendagri, Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

Di Kalsel terdapat 2 Calon DOB yang saat ini sedang 'getol' mengurus Pemekaran yakni Gambut Raya di Kabupaten Banjar dan Tanah Kambatang Lima di Kabupaten Kotabaru.

Menurut Tito, daerah dengan kapasitas fiskal tinggi ditandai PAD yang lebih besar dibandingkan transfer pusat, sehingga ketika pusat bergejolak tidak berpengaruh terhadap keuangan daerahnya. Daerah ini antara lain; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupaten Badung, Bali, Mimika, dan Merauke.

Dengan demikian menurut Tito, kapasitas fiskal yang baik dapat mempercepat pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, ada pula dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menjadi konsekuensi lahirnya otonomi daerah.

Sebagai contoh saja, PAD Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu berkisar sekitar di atas 10 persen hingga 12 persen dari APBD. Ini artinya transfer dari pemerintah pusat jauh lebih besar dari PAD.

Akan halnya Calon DOB, kalau nantinya disetujui menjadi DOB, jika PAD-nya berkisar kurang lebih sama dengan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu; maka ini juga jelas membebani APBN. 

Namun optimisme Calon DOB mengalahkan perhitungan kemampuan mereka untuk bisa mandiri, dan ini layak diapresiasi. (Red)