Banjarmasin, Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, SH, MH mengharapkan agar pihak terkait segera menuntaskan penyelesaian pertanahan di Propinsi Kalsel. Hal ini disampaikannya saat acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan, di Banjarmasin, Rabu (06/07/22).
"Kalau tidak segera penyelesaiannya bisa berujung kompleks yang tak kita inginkan bersama," ujar Wakil Rakyat asal Dapil Kalsel I/Kota Banjarmasin dari Fraksi PKB.
Ia menyebut sebagai contoh dari program penyelesaian pertanahan di 'Kota Seribu Sungai' Banjarmasin tahun 2017 sebanyak 30.000 bidang/persil 50 persen lebih belum terselesaikan, kutipnya dari BPN Kota setempat.
"Oleh sebab itu, pada kesempatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan saya memilih Banjarmasin dengan mengundang BPN setempat sebagai narasumber. Kita berharap melalui sosialisasi tersebut masyakat lebih mengerti persoalan pertanahan dan segera mengurus dengan membawa kelengkapan yang merupakan persyaratan supaya cepat penyelesaiannya," kata H. Suripno pula.
Sementara itu Kepala BPN Kota Banjarmasin, Ahmad Yuniari, SH, MH, menyatakan pihaknya akan menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kota Seribu Sungai tersebut.
"Kami akan segera selesaikan permasalahan pertanahan tersebut bila segala persyaratan lengkap," katanya di hadapan warga Kota Seribu Sungai Banjarmasin.
"Oleh karenanya warga juga agar segera melengkapi persyaratan sehingga secepatnya pula penyelesaiannya. Kami tidak bermaksud memperlambat penyelesaian, tapi karena persyaratan kurang lengkap sehingga tertunda," ujarnya. (AA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.