Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP mengimbau agar Tenaga Honorer diperjuangkan untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Kamis (09/06/22)"Peran mereka luar biasa, mereka turut menopang pemerintahan. Sudah selayaknya mereka mendapat apresiasi dari Pemda. Tapi tentunya tetap melihat berdasarkan kompetensi" ujar Politisi PDIP asal Tanah Bumbu itu.
Syaripuddin menekankan agar segera dilakukan pendataan yang komprehensif agar dapat tergambar pemetaan yang jelas terkait sebaran Tenaga Honorer di Kalsel.
"Data yang benar, lihat bagaimana produktifnya yang bersangkutan. Utamakan mereka yang benar-benar mengabdi untuk Banua ini. Pendataan ini kemudian menjadi dasar sejauh mana kebutuhan akan kepegawaian di Pemda. Dari sini juga akan terlihat bagaimana keseriusan kesiapan Kalsel menjawab tantangan Pemerintah Pusat," jelas Sekretaris DPD PDIP Kalsel ini.
Ia juga mengingatkan andai tidak semua bisa diangkat menjadi ASN, Pemprop harus siap mencari alternatif lain untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.
"Sebagian mereka bisa jadi tulang punggung keluarga, yang diharapkan oleh keluarganya sebagai pemberi nafkah. Jangan sampai memutus rejeki mereka. Harus sama-sama kita cari cara agar mereka jangan seperti habis manis sepah dibuang," tutup Syaripuddin.
Diperkirakan sebanyak 11 ribu Tenaga Honorer di lingkungan Pemprop Kalsel, terancam diberhentikan dari pekerjaannya paling lambat pada November 2023, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo Nomor 185 tahun 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022. (PR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.