Bertempat di satu hotel di Km 11 Banjarmasin, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Tabalong, HA Sukran Nafis hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Pelatihan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Senin (23/05/22).Berdiri sejak tahun 2018, menurutnya APRI akan memberikan perlindungan hukum dan ruang kerja bagi warga pemilik lahan yang ingin bergabung.
"Kehadiran APRI ini dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang melakukan pertambangan rakyat tanpa mengantongi ijin, sehingga berpotensi merugikan diri sendiri dan Pemerintah," ungkapnya saat diwawancarai media.
Dengan hadirnya APRI sambungnya, adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga pemilik lahan, dan menjembatani agar warga bisa berkerja secara legal.
Untuk bisa mendapatkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) tambahnya lagi, minimal memiliki lahan 100 hektar dan tidak tumpang tindih atau bersengketa dengan pihak lain. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat masalah atau sengketa, APRI akan memanggil semua pihak terkait untuk mencari solusi.
Dikatakannya pula, jika saja masyarakat pemilik lahan ikut bergabung bersama APRI, maka dengan pengelolaan lahan yang baik secara otomatis akan ada peningkatan ekonomi warga, Pemerintah pun juga akan mendapatkan kontribusi pemasukan melalui pajak.
"Dalam pelaksanaan kegiatannya, APRI berkerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR serta ESDM s3hingga pengelolaan lingkungan tetap terjaga," pungkasnya. (M12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.