Waket DPRD Kalsel; Agar Pemerintah Tunda Kenaikan LPG 3 Kg dan Pertalite

Pemerintah tengah melakukan kajian untuk meningkatkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg) dan juga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite.

Kenaikan harga gas LPG 3 Kg dan Pertalite merupakan upaya pemerintah agar bisa mengurangi 'nomboknya' Pertamina.

Konsumsi LPG 3 kg terus meningkat, dari 6,3 juta ton pada tahun 2017 naik menjadi 7,5 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pun pemerintah dalam APBN 2022 memprediksi konsumsi LPG akan mencapai 8 juta ton. Sedangkan konsumsi Pertalite tercatat meningkat dari 380 ribu kiloliter (Kl) pada 2015 menjadi 23 juta Kl pada 2021. Konsumsi 2021 meningkat 27,1 persen dari 18,1 juta Kl pada 2020. Kementerian ESDM mencatat, Pertalite adalah jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi. Porsi konsumsi Pertalite mencapai 79 persen.

Merespon wacana pemerintah tersebut Politisi PDI Perjuangan Kalsel yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP meminta agar pemerintah menunda kenaikan LPG dan Pertalite.

"Kedua produk ini paling banyak dikonsumsi masyarakat, dan itu masyarakat bawah. Apalagi daya beli dan keuangan mereka sendiri bisa dibilang belum stabil akibat pandemi Covid-19," ujar M. Syaripuddin.

Ditambahkannya, "Pemerintah bisa memakai skema subsidi silang dari hasil keuntungan komoditas ekspor. Sektor mineral dan batubara harganya tengah melejit. Satu lagi, pemerintah harus memberikan subsidi tepat sasaran. Contoh LPG tabung 3 Kg, pemerintah harus melaksanakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis target penerima agar lebih tepat sasaran."

Sebagai informasi subsidi untuk Pertalite sebesar Rp 4.000 hingga Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen saat ini Rp 7.650 per liter. Sedangkan LPG 3 kg mendapatkan subsidi sebesar Rp 11.250 per Kg atau Rp 33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen saat ini hanya Rp 20 ribuan per tabung. 

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalsel itu, apabila Pemerintah tetap menaikkan ke 2 komoditas tersebut; akan berdampak pada inflasi yang ikut naik dan akan mengganggu daya beli masyarakat kelas menegah ke bawah. (Rel)