Bupati Kotabaru, Said Jafar tidak menampik; keuangan daerah dalam hal pendapatan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah ditambah dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya mengikat dalam penanganan akibat pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan visi misi bupati sangat terbatas.
Selain masalah tersebut juga adanya pengurangan alokasi perolehan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 19.289.432.000 melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.
"Terkait hal itu Pemkab Kotabaru 2 kali melakukan perubahan APBD yang menyebabkan harus membatalkan beberapa kegiatan di SKPD, penggajian dan TPP ASN, menunda rehab juga pemeliharaan kantor dan lainnya," kata Bupati.
Namun demikian Bupati Kotabaru membeberkan, dari persetujuan dan hasil pembahasan antara Pemkab Kotabaru dengan DPRD Kotabaru total RAPBD Perubahan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 ini sebesar Rp 1.720.877.276.021 mengalami kenaikan sekitar 6,03 persen yaitu Rp 97.866.029.840 dari APBD semula sebesar Rp 1.623.011.246.181. (Anto)
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.