Waket DPRD Kalsel Tanggapi Selisih Angka Kematian Covid-19 Lebih 19 Ribu Jiwa

M. Syaripuddin

Ada selisih 19.192 jiwa data kematian yang dilaporkan kabupaten/kota tidak ada dalam laporan Kemenkes RI. Sementara itu di hari yang sama rekapitulasi data bersumber laporan 510 kabupaten/kota di Indonesia hingga 7 Agustus 2021 menunjukkan angka kematian karena Covid-19 sudah mencapai 124.790 jiwa, sedangkan laporan Kemenkes RI baru ada 105.598 korban jiwa.

Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (09/08/21).

Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP tidak setuju dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.

"Data kematian merupakan indikator sangat penting dalam penanganan pandemi agar diketahui tingkat keparahan daerah kita, dan dari sana bisa dievaluasi sumber masalah, yakni jumlah tes dan lacak yang sangat terbatas. Kita selalu bermasalah dengan data, tapi jika data bermasalah, perbaiki, bukan dihilangkan itu keliru dan salah," ujar Politisi PDIP itu.

Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel itu memaklumi alasan permerintah yang mempermasalahkan ketidakakuratan dan keterlambatan penginputan data. Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena ada problem pendataan, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD, Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Husaini turut merespon; bukan berarti data kematian atau indikator data kematian (Case Fatality Rate) yang dibuang atau dihilangkan dalam penanganan wabah penyakit seperti sekarang ini, dan sudah tentu manajemen data kematian di daerah dan pusat yang dibenahi serta diperkuat.  

"Jika indikator kematian/CFR di hilangkan berarti tidak menghargai nyawa manusia" lanjut Prof Husaini.

Namun, laporan kematian karena Covid-19 di Indonesia hanya mereka yang sudah terkonfirmasi melalui tes polimerase rantai ganda (PCR). Kondisi ini menyebabkan angka kematian karena Covid-19 yang sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi dari laporan resmi selama ini.