Opini | PPKM Kok Masih Ada Hajatan Warga ?

Tadi pagi ketika kami datang ke kantor sekretariat, tepat di seberang kantor kami sedang ada hajatan warga yang mengumpul orang banyak. Sudah jadi kebiasaan kami meski hari libur namun tetap datang ke kantor. Kami pun langsung teringat kalau kondisi daerah dimana kami berada sedang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. 

Kok bisa di kondisi PPKM Level 4 masih saja kegiatan yang mengumpulkan orang banyak diberi ijin, atau dibiarkan begitu saja (?) Apalagi kami lihat sendiri para warga yang datang ke hajatan itu banyak yang tak menggunakan masker.

"Bagaimana PPKM tak diperpanjang lagi nantinya kalau warga tak pernah mau mematuhi aturan penerapan protokol kesehatan," ujar seorang rekan kami.

Sementara penetapan PPKM banyak dikritik dan dikecam tak sedikit warga, PPKM yang diperpanjang; namun ternyata tak sedikit warga pula yang tak mengindahkan penerapan prokes, sehingga Pemerintah jadi punya alasan lagi untuk memperpanjang status PPKM.

PPKM setengah hati ?

Faktanya memang demikian. Di banyak daerah seolah penetapan kondisi PPKM cuma sekedar formalitas kalau tak ingin disebut ikut-ikutan dari daerah lainnya yang sudah ditetapkan berstatus PPKM.

Kami sedang membicarakan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dimana kami berada dan lebih banyak melakukan aktivitas. 

Tempat-tempat yang berpotensi mengundang dan mengumpulkan orang banyak nyatanya tetap saja buka dan beraktivitas seperti kafe, rumah makan dan lainnya hingga terdapat diantaranya hingga larut malam. 

Bukankah ada ketentuan take away alias beli dan dibawa pulang ?

Betul. Apakah take away itu sudah benar-benar berlaku dan dipatuhi semua pihak ? 

Operasi Yustisi segencar apapaun oleh para petugas pemerintah; akan kembali ke anggota masyarakat apakah mereka benar-benar mau taat atau tidak; lebih-lebih memiliki kesadaran untuk bersama-sama agar situasi dan kondisi pandemi ini cepat berakhir.

Kita semua pasti sudah bosan, bahkan sangat bosan dengan situasi seperti ini yang tak tahu kapan berakhir. Anak-anak kita yang bersekolah secara virtual dan daring, membuat repot banyak ibu rumah tangga atau sebagian bapak rumah tangga yang dadakan menjadi guru bagi para anaknya di rumah.

Bayangkan ibu rumah tangga yang harus berbagi waktu dan tugas menjadi guru dadakan bagi para anaknya. mengajar anak layaknya seorang guru padahal para ibu rumah tangga itu belum tentu dibekali pendidikan yang memadai dan tak menutup kemungkinan diantara para ibu rumah tangga itu malah tak sempat mengenyam pendidikan.

"Mestinya gaji guru itu dibagi saja ke para ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga yang ikut mengajar di rumah," celetuk sebagian orang. 

Itulah sebagian ilustrasi saat ini, saat pandemi dimana kita semua berharap hanya dengan kesadaran bersama untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah agar situasi dan kondisi cepat berlalu, atau PPKM akan terus diperpanjang berseri-seri seperti tayangan sinetron di televisi. (Red)

*Pasal 5 Ayat (1); Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.