Berlebaran bersama banjir.
Itulah fakta yang dialami sejumlah warga di beberapa kawasan di Tanah Bumbu tahun ini, tahun 2021, terutama di kawasan Kecamatan Satui.
Lebaran diantara kebanjiran sebenarnya bukanlah hal baru bagi warga; di Desa Sekapuk dan Sejahtera Mulia (Bukit Baru, Red).
Tahun 2019 lalu bertepatan dengan lebaran Idul Fitri 1440 H; Desa Sungai Danau dan Sinar Bulan Kecamatan Satui mengalami kebanjiran, begitu pula Kecamatan Kusan Hulu, Karang Bintang dan Kecamatan Mantewe (berita Jurnalisia tanggal 4 Juni 2019; "Jelang Lebaran Warga Alami Kebanjiran") dan (berita tanggal 7 Juni 2019; "Rayakan Lebaran Dengan Banjir dan Terancam Gagal Panen").
Tahun 2021 beberapa kawasan kembali kebanjiran seperti tahun 2019 dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Air menggenangi jalan umum, akses utama dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ke Tanah Laut dan Banjarmasin.
Sejumlah warga ada yang melaporkan perihal banjir ini ke Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syaripuddin, SE, M.AP yakni warga Desa Sekapuk. Entah kenapa mereka melapor justru ke Wakil Rakyat yang duduk di tingkat Propinsi yang kebetulan menjelang lebaran melakukan reses di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, kemungkinan mereka lebih banyak berharap ke tingkat lebih atas dan meyakini akan lebih didengar dan lebih dapat bertindak.
Banjir di Tanah Bumbu merupakan persoalan klasik sejak dulu, sejak masih era dimana marak industri di bidang perkayuan di beberapa kawasan semasa masih bergabung dengan Kabupaten Kotabaru. Banjir terus berlanjut hingga di era kegiatan pertambangan batubara mengalami 'boomimg' di penghujung tahun 1990-an yang dibarengi dengan pembukaan dan perluasan di bidang perkebunan terutama kelapa sawit.
Sungai Satui meluap akibatnya banjir di kawasan bantaran sungai. Sungai Kusan kalau meluap; hasilnya pun sama, begitupun Sungai Sebamban setali tiga uang.
Fokus utama tampaknya adalah beberapa sungai yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang perlu dibenahi seserius mungkin tidak saja oleh Pemkab Tanah Bumbu tapi juga Pemprop Kalsel. Warga Kabupaten Tanah Bumbu tentu tak ingin permasalahan banjir ini dijadikan bahan candaan 'banyunya lalu haja', tapi memang butuh penanganan serius oleh para Pemimpin daerah yang punya kapabilitas dan kredibilitas tak sekedar mengedepankan elektabilitas semata. (Red)
----------
*Pasal 5 Ayat (1); Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.