PDIP Menentang Kebijakan Menteri Perdagangan Terkait Impor Beras dan Garam

Koordinasi meningkatkan kemampuan produksi nasional harus Dikedepankan, bukan langkah pragmatis impor. 

Hal itu seperti diungkapkan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang rilisnya dikirimkan ke berbagai media.

PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot mengimpor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para Kepala Daerah yang menjadi sentra produksi pangan. 

“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah Menteri sebagai pembantu Presiden, didalam mengambil keputusan politik harus senafas dengan kebijakan politik pangan Presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” ungkap Hasto.

PDIP sngat menyesalkan sikap ngotot yang ditunjukkan Menteri Perdagangan tersebut. 

“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tambah Hasto mewakili pandangan PDIP.

Atas dasar hal tersebut PDIP meminta Menteri Perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementrian Pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah. 

“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” tegas PDIP.

Terkait pangan, sikap PDIP sangat jelas; jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang didalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. 

“Sejak Maret tahun 2020 PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” tutup pernyataan PDIP. (Rel)