"Berkenaan dengan Pj Sekda yang menyatakan bahwa tidak mengetahui terkait dugaan adanya perubahan RAPBD 2021. Dan menerima RAPBD dari Sekda terdahulu maka perlu saya jelaskan," ungkap Rooswandi Salem, M.Sos, MM, menanggapi pemberitaan di beberapa Media Online. Menurut Rooswandi, sebagai Sekda saat itu membahas anggaran pada waktu KUA PPAS 2021 saja.
Selanjutnya saat penyusunan menjadi RAPBD pembahasan dengan DPRD itu sudah dilakukan oleh Plh. Sekda, karena saat itu dirinya sudah dinonaktifkan sebagai Sekda oleh Bupati. Jadi ia tidak mengikuti pembahasan di DPRD dalam meyusun RAPBD 2021
"Jika RAPBD menjadi APBD itu ada yang berubah maka perlu dipastikan siapa yang melakukan, karena sudah menjadi tahapan kerja Eksekutif. Dan itu dapat diketahui dengan membandingkan antara KUA PPAS, RAPBD dan APBD mana saja yang berubah, apakah perubahan dilakukan dengan pembahasan 2 pihak oleh Legislatif dan Eksekutif, tambah Rooswandi yang biasa disapa Andi ini.
Masih menurut Andi, jika data RAPBD menjadi APBD terdapat perubahan tanpa sepengetahuan DPRD maka itu jelas melanggar aturan, dan ada potensi pidana disini.
"Kita buktikan saja. Kalau Pj. Sekda menyatakan tidak mengetahui berarti memang tidak memahami tugas tanggungjawabnya sebagai Ketua TAPD," kata Andi pula.
Terkait dugaan perubahan data anggaran di APBD 2021, Andi berharap pihak Kepolisian, Kejaksaan harus segera turun melakukan verifikasi masalah ini. Dan uji data, dimana terjadi perubahan tersebut dan oleh siapa. Di sistem SIPD juga bisa di lakukan pengecekan dengan membandingkan KUA PPAS, RAPBD dan APBD. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.