Tim Hukum H2D; Potensi Kecurangan Justru Dari Yang Berkuasa

Pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tampak sengit terkait perolehan dan penghitungan suara antara Paslon Nomor Urut 1; Sahbirin Noor - Muhidin (BIRINMU) dan Paslon Nomor Urut 2; Denny Indrayana - Difriadi Darjat (H2D).

Pihak Paslon Nomor Urut 2 terus mengawal proses penghitungan suara dan perolehan suara mereka sambil menerima banyak laporan dari pihak para saksi mereka di lapangan terkait proses penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada.

"Tim Hukum H2D juga perlu merespon pernyataan tim pemenangan Paslon Nomor 1 yang mengkhawatirkan adanya kecurangan. Justru sebaliknya, menurut kami potensi terbesar adanya kecurangan justru cenderung hadir dari pihak-pihak yang sedang memegang tampuk kekuasaan," ungkap Zamrony, Tim Hukum dari Paslon H2D dikutip dari KBK News.

Ungkapan Zamrony tersebut menanggapi Tim Hukum Paslon BIRINMU, Rifqinizami Karsayudha, yang mensinyalir adanya upaya dari tim pemenangan Paslon lain yang meminta formulir salinan C-1 atau C Salinan di 'tengah jalan' dengan tanpa hak.

Menurut Zamrony pula, diantara prinsip universal Pemilu adalah transparansi. Pada dasarnya formulir C-1/C adalah hak dari peserta Pilkada termasuk para saksi yang mendapat mandat. C-1 adalah dokumen publik dan bukan rahasia negara yang seharusnya mudah diakses. Upaya menghalangi-halangi saksi untuk mendapatkan formulir C-1 justru adalah hal yang mencederai berdemokrasi. (Red)