Pelarangan Meliput Debat Publik Paslon, Kata Akademisi Ini; Kebablasan

Ramainya pemberitaan di media sosial terkait adanya pelarangan peliputan Debat Paslon Pilkada secara sepihak oleh KPUD Kabupaten Kotabaru terhadap para Jurnalis yang bertugas di Kotabaru dan mengenai aksi boikot para Jurnalis terhadap pemberitaan kegiatan KPUD Kabupaten Kotabaru; menarik perhatian beberapa figur publik tak terkecuali dari seorang Akademisi bernama Rony Sapriansyah yang sering menjadi pengamat masalah sosial dan politik di Kotabaru melalui postingan para warganet di medsos.

"Kami sebagai anggota masyarakat sangat menyayangkan itu terjadi. Sebenarnya adanya peliputan oleh para Jurnalis ini sangat menguntungkan bagi pihak KPUD sendiri dan pihak Paslon dalam menyosialisasikan diri mereka," ujar Rony.

Menurut Rony, dari sisi lain tentunya para Jurnalis baik itu dari media cetak, elektronik maupun media online itu mempunyai sisi yang berbeda dalam melakukan analisa suatu kegiatan apalagi ini kegiatan debat publik yang harus diketahui oleh 209 ribu warga pemilih di Kabupaten Kotabaru .

Rony menambahkan, KPUD tertolong secara sosialisasi yang sangat bombastis dari berbagai media yang ada. Paslon pun sangat tertolong untuk menyosialisasikan apa yang disampaikan di acara debat. Dan bisa pula memanfaatkan media untuk lebih memperkuat penyamoaian visi, misi dan program dengan semacam wawancara khusus baik oleh Paslon sendiri maupun Jurkam-nya.

"Ini malah dihalangi, sangat kebablasan. Dalam hal suasana pesta demokrasi 5 tahunan kita mencari figur pemimpin ideal bagi Kabupaten Kotabaru akan tetapi ada satu sisi pembungkaman dan penghalangan memperoleh informasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Diharapkan ke depannya tidak terjadi lagi," ujar Rony pula.

Rony juga berharap ini menjadi satu pesta demokrasi yang benar-benar baik, sehat, fair, sehingga masyarakat yang hanya berada di Pulau Laut tetapi yang jauh di pelosok kecamatan dan di desa bisa mendapatkan informasi akurat mengenai Paslon yang memang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Kotabaru. Dan berharap KPUD bisa fleksibel terhadap penerapan protokol kesehatan. (Anto)