Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel dari PDIP, M. Syarifuddin, SE menginisiasi pertemuan dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diikuti oleh Wakil Bupati Kotabaru, Ir. Burhanudin.Pertemuan dilaksanakan secara virtual online, membahas proses berlakunya PI (fee) 10 persen dari eksploitasi gas di Blok Sebuku yang dikelola oleh 2 Perusahaan Daerah yakni dari Kalsel dan Sulbar.
Proses panjang pembagian hasil (fee) yang hingga kini masih belum ada progres tindaklanjut mendapat respon dari DPRD Propinsi Kalsel.
Hasil dari virtual meeting ini perwakilan dari Dirjen Migas, Wabup Kotabaru meminta ketegasan Kementerian ESDM tentang pembagian tersebut. Perwakilan Dirjen meminta waktu agar SKK Migas mempercepat proses sehingga Kementerian bisa mengeksekusi penetapan berlakunya fee 10 persen dari Blok Sebuku yang dikelola oleh kedua daerah.
Menurut Wabup Kotabaru, dengan difasilitasi oleh Wakil Ketua DPRD Propinsi, M. Syaripuddin, untuk melaksanakan pertemuan lanjutan yang melibatkan baik dari Kementerian ESDM, kontraktor, SKK Migas, Pemprop Sulbar, Pemprop Kalsel, Pemkab Majene dan Pemkab Kotabaru.
Pertemuan lanjutan ini untuk mengejar agar secepatnya dieksekusi karena pada tahun 2023 keekonimiannya akan habis. Bila tidak ditindaklanjuti akan berakibat "lose" yang artinya akan sia-sia perjuangan selama ini untuk mendapatkan bagi hasil.
"Kita berharap berlakunya PI ini bisa berlaku surut ditetapkan pada tahun 2017 atau 2019, karena pada tahun 2021 sumur ini sudah mengalami penurunan produksi dan dan 2023 keekonomiannya sudah habis," kata Burhanuddin. (DBG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.