Kado HUT RI ke 75, Kotabaru Dituntut Bayar Utang ke Kontraktor

ilustrasi

Masalah defisit anggaran tampaknya terus mendera Kabupaten Kotabaru, ditambah kondisi pandemi COVID-19 yang cukup menguras kas daerah membuat beberapa kontraktor lokal pun belum mendapat pembayaran hasil kerja mereka.

Beberapa hari lalu para kontraktor yang tergabung pada Himpunan Pengusaha Konstruksi Lokal (HPKL) membawa permasalahan utang Pemkab Kotabaru ke Rapat Dengar Pendapat (Hearing) DPRD Kotabaru, yang mana mereka menuntut Pemkab Kotabaru agar segera menyelesaikan utang tersebut pada APBD Perubahan 2020 ini.

Media mencatat terkait permasalahan antara para kontraktor dengan Pemkab Kotabaru soal tersebut. Pada 18 Desember 2018, puluhan kontraktor mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotabaru, meminta kepastian pembayaran hasil pekerjaan mereka.

Pada Mei 2019, Pemkab Kotabaru didera masalah utang ke para kontraktor, yang mana Pemkab Kotabaru pada waktu itu berjanji akan membayar semua utang ke para kontraktor yang jumlahnya senilai Rp 43 milyar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.


Klik atau Tekan Saja Foto di Bawah Ini Untuk Pemesanan Langsung

Alasan Pemkab Kotabaru pada waktu gagal membayar kepada para kontraktor tersebut diantaranya dikarenakan pembayaran ke pihak Bea Cukai yang dipotong mendadak oleh Pemerintah Pusat untuk dialihkan ke defisit BPJS Kesehatan dan bagi hasil dengan Pemerintah Propinsi yang tidak mencapai target. Dan Anggaran SKPD di lingkup Pemkab Kotabaru yang belum terpakai akan dipangkas untuk membayar utang kepada para kontraktor.

Kejadian di 2018 dan 2019 kembali terjadi di 2020 terhadap para kontraktor yang belum dibayar yang nilainya semua Rp 79,8 milyar. Jika di 2020 ini Pemkab Kotabaru tak dapat menyelesaikan utangnya ke para kontraktor, maka di 2021 pun Pemkab Kotabaru akan didera hal serupa dan seterusnya jika tak pernah serius menyelesaikan persoalan yang terulang beberapa kali. (Red)