Di tengah perlunya masyarakat akan informasi yang valid, kehadiran pers melalui wahana media arus utama (meinstream) saat ini seperti hanya pelengkap.
Tidak sedikit insan pers mendapat tekanan saat suatu berita ditayangkan, diterbitkan maupun diposting.
Hal seperti itu juga dialami awak media ini saat menerbitkan pemberitaan aksi unjukrasa warga di Pulau Sembilan terkait pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bentuk intervensi yang diterima awak media ini; diminta oleh pihak birokrasi agar menghapus berita yang diposting dengan alasan akan menimbulkan multitafsir. Padahal didalam pemberitaan secara lengkap sudah ada tanggapan dari pihak Pemerintahan Desa dan Sekretaris Daerah yang dirasa dan memenuhi syarat serta sudah cukup sumbernya untuk suatu pemberitaan.
Berita yang memposting (istilah untuk media digital, Red) aksi warga ini sebenarnya merupakan berita yang biasa yang mengabarkan kurangnya sosialisasi terkait BLT DD yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini.
Kalau semua berita harus mengikuti kemauan dari suatu instansi lalu untuk apa keberadaan Pimpinan Redaksi yang menjadi penanggungjawab suatu media ?
Penghapusan pemberitaan bukan perkara yang dianggap mudah, karena itu akan menyangkut kredibilitas media terkait, dikarenakan para penikmat berita nantinya akan hilang rasa percaya mereka terhadap media tersebut.
Pemberitaan yang menampilkan sisi negatif memang mengakibatkan adanya pihak yang merasa tersudutkan, tapi inilah dinamika dan konsekuensi logis yang harus diterima kalau menjalankan tugas atau fungsi tak sesuai aturan yang benar.
Berita kritik jangan disamakan dengan menghujat apalagi dianggap sebagai peluru untuk pembunuhan karakter, asalkan pemberitaan tersebut sesuai dengan kaidah dan etika jurnalistik yang sudah diatur dan menjadi semacam Standard Operation Procedure (SOP). Kritik akan bersifat konstruktif jika pihak yang dikritik menerimanya sebagai suatu motivasi untuk segera memperbaiki diri. Namun akan menjadi destruktif manakala yang menerima kritik atau yang bersangkutan merasa tak bersalah dan melakukan pembenaran yang dianggapnya adalah kebenaran.
Berita media sangatlah tidak elok jika hanya menyajikan sisi-sisi positif saja yang sering diistilahkan di kalangan Jurnalis sebagai "berita sorga".
Sisi-sisi negatif pun harus memperoleh porsinya pula sebagai bahan pemberitaan meskipun untuk itu orang pertama yang dibenci dan dimusuhi adalah Jurnalis pembuat berita. Perlakuan seperti ini merupakan konsekuensi yang 'wajib' diterima oleh makhluk yang berpredikat Jurnalis bukan yang menjadi Jurnalis hanya sekedar untuk gaya-gayaan dengan seragam bertuliskan 'pers', berkalungkan ID Card dan menenteng kamera kesana kemari tapi miskin karya.
Ditelponi, dicari-cari bahkan sampai dikriminalisasi, semua ini risiko yang mesti dihadapi seseorang yang ingin berpredikat Jurnalis, Wartawan ataupun sebutan lainnya yang setara.
Penghapusan pemberitaan bukan perkara yang dianggap mudah, karena itu akan menyangkut kredibilitas media terkait, dikarenakan para penikmat berita nantinya akan hilang rasa percaya mereka terhadap media tersebut.
Pemberitaan yang menampilkan sisi negatif memang mengakibatkan adanya pihak yang merasa tersudutkan, tapi inilah dinamika dan konsekuensi logis yang harus diterima kalau menjalankan tugas atau fungsi tak sesuai aturan yang benar.
Berita kritik jangan disamakan dengan menghujat apalagi dianggap sebagai peluru untuk pembunuhan karakter, asalkan pemberitaan tersebut sesuai dengan kaidah dan etika jurnalistik yang sudah diatur dan menjadi semacam Standard Operation Procedure (SOP). Kritik akan bersifat konstruktif jika pihak yang dikritik menerimanya sebagai suatu motivasi untuk segera memperbaiki diri. Namun akan menjadi destruktif manakala yang menerima kritik atau yang bersangkutan merasa tak bersalah dan melakukan pembenaran yang dianggapnya adalah kebenaran.
Berita media sangatlah tidak elok jika hanya menyajikan sisi-sisi positif saja yang sering diistilahkan di kalangan Jurnalis sebagai "berita sorga".
Sisi-sisi negatif pun harus memperoleh porsinya pula sebagai bahan pemberitaan meskipun untuk itu orang pertama yang dibenci dan dimusuhi adalah Jurnalis pembuat berita. Perlakuan seperti ini merupakan konsekuensi yang 'wajib' diterima oleh makhluk yang berpredikat Jurnalis bukan yang menjadi Jurnalis hanya sekedar untuk gaya-gayaan dengan seragam bertuliskan 'pers', berkalungkan ID Card dan menenteng kamera kesana kemari tapi miskin karya.
Ditelponi, dicari-cari bahkan sampai dikriminalisasi, semua ini risiko yang mesti dihadapi seseorang yang ingin berpredikat Jurnalis, Wartawan ataupun sebutan lainnya yang setara.
Akhirnya adagium atau ungkapan untuk Pers sebagai pilar keempat demokrasi; keberadaannya kini tak lebih hanya menjadi ornamen pelengkap demokrasi agar negara tampak berada di jalur demokratisasi.
Di akhir tulisan ini Kami sekaligus mengungkapkan rasa belasungkawa atas Diananta Putra Sumedi yang sedang mengalami tindakan kriminalisasi karena dijadikan korban UU ITE yang membuat UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sama sekali tak berdaya. Melalui tulisan ini pula Kami seluruh Kru Jurnalisia Online memberikan dukungan moral kepada Diananta Putra Sumedi dan agar pihak Kepolisian kembali membuka Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Mabes Polri, serta agar Pemerintah memperkuat keberadaan UU Nomor 40 tahun 1999 sehingga tak jadi seperti "Macan Ompong" yang berpenampilan sangar namun hanya menjadi tontonan lucu layaknya seorang Badut penghibur pesta. (DBG/ISP)
Di akhir tulisan ini Kami sekaligus mengungkapkan rasa belasungkawa atas Diananta Putra Sumedi yang sedang mengalami tindakan kriminalisasi karena dijadikan korban UU ITE yang membuat UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sama sekali tak berdaya. Melalui tulisan ini pula Kami seluruh Kru Jurnalisia Online memberikan dukungan moral kepada Diananta Putra Sumedi dan agar pihak Kepolisian kembali membuka Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Mabes Polri, serta agar Pemerintah memperkuat keberadaan UU Nomor 40 tahun 1999 sehingga tak jadi seperti "Macan Ompong" yang berpenampilan sangar namun hanya menjadi tontonan lucu layaknya seorang Badut penghibur pesta. (DBG/ISP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.