Penanganan COVID-19 di Kalsel, Pemkab/Pemkot Biayai Sendiri Beli Rapid Test

Courtesy : CNN

Terkait rencana penutupan posko-posko pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menuai beragam reaksi dan tanggapan dan menjadi semacam polemik. Dimulai dari reaksi dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel, M. Syarifuddin, SE yang menyayangkan kalau sampai posko-posko tersebut itu ditutup, sedangkan itu merupakan garda terdepan tindakan pencegahan.

Reaksi pun datang dari Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH yang menyatakan, "insha Allah besok (hari ini Senin, 20 April 2020) kami membuat surat ke Bupati menanyakan mengapa posko-posko ditutup, menanyakan dana untuk COVID-19 yang dibelanjakan, menanyakan obat-obatan di Pukesmas sempat kosong, menanyakan tentang insentif perawat dan dokter, jangan sampai dana yang dianggarkan lebih Rp 10 milyar itu dikorupsi."

Hal itu ditulis Ketua DPRD Tanah Bumbu di grup media sosial WhatsApp yang dikelola media ini.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syarifuddin, SE mengusulkan pula agar segera dilakukan tracking terlebih dahulu dan rapid test massal di Tanah Bumbu.

"Kalau dilaksanakan rapid test 50 persen saja dari masyarakat Tanah Bumbu akan menghabiskan dana lebih kurang Rp 67 milyar," kata H. Supiansyah menanggapi M. Syarifuddin.

Menurut Ketua DPRD Tanah Bumbu yang akrab dipanggil H. Upi ini, sudah mulai dilakukan tracking.

"Masalah pembelian rapid test semestinya pihak Pemprop membelikan minimal 50 persen untuk pemkab/pemkot karena seperti di Jawa Barat misalnya semua yang membelikan rapid test adalah pihak Pemprop. Karena saya lihat untuk penangan COVID-19 ini Propinsi Kalsel tidak memberikan bantuan yang memadai, hampir semua kabupaten/kota membiayainya sendiri," ungkap H. Upi seraya menyarankan agar Wakil Ketua DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP mendesak pihak Pemprop untuk membantu pendanaan.

"Selasa segera kami minta GTPP membeli," tanggap M. Syarifuddin, SE. (Red)

----------©----------