Pilkada Kotabaru dan Tanah Bumbu 2020, 'Hambar Satrup', Kepentingan Kapitalis

Prof. Syaiful Bahri

Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu terlalu kaya sehingga menjadi incaran para Kapitalis melalui orang-orang yang maju di kancah politik di Pilkada untuk menjadi Kepala Daerah.

Itulah yang bisa ditangkap dari perbincangan antara Redaktur Jurnalisia Online dengan Prof. Syaipul Bahri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kelahiran Kotabaru.

Menurut Prof. Syaipul Bahri, ada 3 kata kunci untuk menggambarkan kondisi jelang Pilkada baik di Kotabaru maupun Tanah Bumbu yakni hambar, kapitalis dan tak menyejahterakan.

Hambar, digambarkan oleh Prof. Syaipul Bahri karena melihat para Bakal Calon yang akan maju kebanyakan muka lama; petahana & mantan, yang seharusnya menurut Prof. Syaipul memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda.

Ia menyebut Petahana di Kotabaru semestinya tak lagi maju karena ternyata hasil yang diperbuat selama menjadi Kepala Daerah tidaklah bagus.

"Petahana yang ada sekarang ini kan memiliki catatan terkait kriminal. Karena kita selama ini diam saja. Tadinya kita berharap bisa bagus, ternyata hasilnya tak sesuai harapan," ungkap Prof. Syaipul tentang Petahana di Kotabaru.

Kemudian ia pun menilai tentang Petahana di Tanah Bumbu yang malah berhasrat bisa maju di Kotabaru dengan berpasangan dengan Petahana di Kotabaru.

"Petahana dari Tanah Bumbu itu sebaiknya berhenti saja, tidak usah maju, sehingga sosoknya tetap bisa menjadi legend dan baik di masyarakat," ujar Prof. Syaipul.

Kata kunci kedua menurut Profesor yang sering pulang kampung ke Kotabaru ini, adalah Kapitalis.

Tak bisa dipungkiri perhelatan Pilkada baik di Kotabaru maupun Tanah Bumbu merupakan kepentingan para Kapitalis yang ingin mempertahankan berbagai usahanya melalui Kepala Daerah yang dibiayainya dan terpilih nantinya.

Tidak menyejahterakan.

Atau sederhananya tak membuat sejahtera.

Para Kapitalis yang berada di belakang para Politisi yang berkompetisi di Pilkada jelas punya niat dan maksud hanya bertujuan membesarkan kelompok dan golongannya, bukan untuk kesejahteraan warganya. Kalaupun ada terbersit akan membuat warganya sejahtera maka kelompok dan golongan mereka dulu menjadi besar dan kuat. Makanya mereka mau saja mengeluarkan biaya besar agar 'jagoan' mereka bisa menang walaupun si jagoan sama sekali tak dikenal publik tapi bisa dipilih dan terpilih dikarenakan praktik politik uang (money politik) yang telah menjadi mindset nyaris tiap warga pemilih; ada uang ada suara/hak pilih.

Seperti istilah Orang Banjar saat ini yang sedang trend, "hambar satrup", beginilah menggambarkan Pilkada baik di Kotabaru maupun Tanah Bumbu di 2020 ini. (ISP)

----------©----------