Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I DPD RI, mempertanyakan rencana pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan.
“Jadi nggak nih itu barang. Ini kita pesimis dalam keoptimisan,” ujar Teras Narang di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/3/20) lalu yang dikutip Jurnalisia dari rilis acaranya.
Mesti keputusan pemindahan ibukota baru yang lokasinya di Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim tersebut didukung penuh oleh partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di Parlemen, namun bagi Teras Narang, hal tersebut tidak semudah untuk merealisasikannya.
“Artinya kita juga harus kasih tahu ke pemerintah, kendati semua parpol dukung Jokowi. Tapi dibalik itu you mesti hati-hati, ini membuat ibukota,” tegas Teras yang menjelaskan pemerintah perlu menyusun strategi integrasi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang Pulau Kalimantan dan rencana tata ruang wilayah Kalimantan Timur.
Selain itu Pemerintah Daerah pun harus dibekali dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi kebijakan pedoman dan strategi untuk pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.
Mantan Gubernur Kalteng 2 periode itu mengatakan persoalan-persoalan tersebut yang harus dibenahi sebelum pemerintah resmi memindahkan ibukota negara. Teras Narang mengatakan jangan sampai terjadi konflik antara Propinsi Kaltim dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Daerah Khusus Ibukota tersebut.
“Saya bilang untuk teman-teman di Kaltim, you harus tata ruang, kemudian perbaiki Perda RTRW-nya, ini adalah suatu proses hukum yang tidak pernah dipikirkan secara detail oleh pemerintah,” pungkas Teras Narang. (Dolok)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.