[Infokus] Kotabaru Butuh Pemimpin Representasi Umara dan Ulama Yang Tak Cinta Proyek

Ilustrasi

Dalam kosa kata bahasa Arab istilah 

umara (dari kata amir artinya Pemimpin Pemerintahan), dan pemimpin agama (Islam) biasanya disebut ulama (dari kata alim; Ahli Ilmu Agama). Umara dan Ulama sama-sama memiliki fungsi didalam masyarakat terutama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam Al-Qur'an istilah Umara disebutkan sangat detail, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri disntara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S An Nisa 4 : 59).

Dalam perjalanannya kita tahu bahwa begitu pentingnya peran para Ulama didalam negara ini ada sejumlah peratutan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan nomenklatur Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti dalam UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, dan lainnya.

Undang-undang dan ayat Al Qur'an tersebut di atas menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah tepat mendikotomikan peran Ulama dan Umara. 

Saya melihat Kotabaru dalam perjalanannya ke depan harus dipimpin oleh Umara dan Ulama, atau paling tidak Umara yang Ulama atau Ulama yang Umara, artinya Pemimpin yang betul-betul memahami esensi kepemimpinan dan pemerintahan yang dalam menjalankan kepemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dituntunkan oleh agama dan bimbingan para Ulama.

Sedangkan Ulama adalah representasi fungsi kenabian yang bertanggungjawab untuk menuntun masyarakat, termasuk Umara, agar tetap di atas jalan yang benar, sebagaimana dijelaskan Rasulullah; "Al ulama' waratsat al anbiya (ulama adalah pewaris para Nabi).

Pemimpin representasi dari Umara dan Ulama harus bersinergi mengedepankan kepentingan masyarakat, berwajah mengayomi semua kepentingan kalau tidak seperti ini maka akan terus mengurung diri dari ketertinggalan-ketertinggalan. Selain representasi dari Ulama dan Umara diperlukan juga pemimpin yang terbuka, moderat, visioner, berdikari, rigit (tidak kaku) dan masyarakat selalu dilibatkan dalam keputusan-keputusannya (kolaboratif).

Seperti yang kita ketahui bersama Kotabaru itu problematika kehidupan masyarakatnya banyak dan ini adalah tanggungjawab Pemimpin berikutnya, mulai dari Pelayanan Publik yang turun, stunting, birokrasi yang berbelit, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM, masalah buruh, ketersediaan air, penanganan banjir, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. 

Masalah-masalah seperti di atas hanya mampu diselesaikan oleh pemimpin yang mengerti persoalan dan dibimbing oleh Ulama yang takut kepada Allah SWT, bukan Ulama yang cinta proyek-proyek keduniawian. Apalagi dipimpin oleh "Petruk" yang sangat tamak turun naik demi merebut tahta kekuasaan demi apa dan untuk apa !

*Oleh: Syahrani, Pegiat Literasi Sosial Politik, Mahasiswa Magister Islamic Studies Universitas Muhammadiyah Jakarta. Isi tulisan sepenuhnya tanggunjawab Penulis.

----------©----------