Pemko Palangka Raya secara resmi menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat terhadap penanganan Covid-19 pasca ditemukannya pasien positif.
Berbagai aktivitas pemerintahan berupa kunjungan kerja atau studi banding maupun kaji banding, baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif dan juga yudikatif mulai dikontrol. Kebijakan telah dikeluarkan Pemko Palangka Raya, termasuk diantaranya melarang Apartur Sipil Negara (ASN) Kota setempat untuk melakukan kunjungan atau tugas keluar daerah.
"Walikota sudah mengeluarkan kebijakan melarang atau membatasi ASN di lingkup Pemko Palangka Raya untuk melakukan tugas atau perjalanan dinas keluar daerah sejak awal Maret 2020 dan sudah disampaikan,” ungkap Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahyu.
Diberlakukannya hal tersebut disebabkan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
“Kebijakan itu sudah disahkan oleh Walikota, kita juga sudah memberitahukan kepada ASN kita agar memahami kondisi saat ini,” bebernya.
Menurutnya apapun yang menyangkut perjalanan dinas ASN keluar daerah sudah dihentikan sementara waktu, yang perlu diutamakan saat ini adalah berkerja untuk memutus rantai penyebaran wabah virus ini.
Disisi lain tim gugus tugas yang dibentuk Pemko sudah berkerja semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi, disenfeksi, dan cegah dini serta tindakan preventif lainnya di dalam Kota Palangka Raya.
“Mari kita berdoa semoga wabah virus ini cepat berlalu, sehingga kita bisa maksimal berkerja agar masyarakat dapat menjalankan imbauan pemerintah dalam mencegah Covid-19 ini demi kebaikan semua,” tutupnya. (Dolok)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.