[Infokus] Mengawal Proses Pilkada Kotabaru 2020 Melalui Medsos, Efektifkah ?

Perlu tindakan faktual dan nyata di lapangan, bukan sekedar berwacana, berdebat kusir di media sosial.

Itulah yang penulis tangkap untuk melakukan pengawalan terhadap proses dan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kotabaru tahun 2020 ini. Karena Pilkada di Kabupaten Kotabaru terdahulu menyisakan pekerjaan lapangan bagi para institusi penegak hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang Calon Kepala Daerah yang kemudian terpilih.

"Penggunaan ijazah palsu oleh Calon itu kan cuma dugaan yang tak pernah terbukti."

Kalimat di atas sering kali digunakan banyak orang yang seolah membuat pembenaran, bersikap apatis, dan terkesan memberikan dukungan kepada pihak yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Pertanyaannya adalah; apakah semua institusi penegakan hukum terkait masalah tersebut telah benar-benar berkerja dan berhasil memuaskan keingintahuan tiap orang ? Dan adakah semacam publikasi baik hasil penyelidikan, penyidikan hingga proses hukum ke ruang publik selama ini melalui berbagai media dan saluran publik ? Silakan jawab sendiri jika ada; kapan itu terjadi ?

Penulis sangat apresiatif dengan munculnya semacam aliansi LSM/Ormas dan sejumlah Aktivis yang mewacanakan wadah mereka sebagai dan untuk melakukan pengawalan terhadap proses dan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kotabaru. Namun Penulis mulai pula dihinggapi keraguan terhadap mereka manakala mendengar selentingan kalau mereka hanya berwacana dan bertindak melalui media sosial bukan tampil ke permukaan secara nyata dan faktual, misalkan saja mempersiapkan dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum tentang pengusutan kembali dugaan ijazah palsu sehingga publik pun terbuka mata terhadap masalah tersebut.

Kalau cuma berwacana dan bertindak di media sosial atau dunia maya; ini sama saja semacam kentut yang tak berbau, atau orang buang air besar namun tak ada kotoran yang keluar, tak ada efek apalagi dampak signifikan.

Tindakan yang nyaris sia-sia jika membuat satu kelompok apalagi terdiri dari berbagai latar pendidikan akademis (well educated) namun hanya melakukan diskusi tapi tanpa 'action' yang benar-benar bisa jadi daya dorong untuk para institusi penegakan hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut. Selain itu setidaknya mulai saat ini sudah harus bergerak ke instansi terkait penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Bawaslu Daerah.

"Kami tak ingin mengambil risiko seperti LSM terdahulu yang pentolannya nyaris terbunuh oleh orang tak dikenal. Dan kami juga tak ingin berbenturan dengan seseorang yang cukup dikenal dan cukup peduli Kotabaru."

Disini Penulis hanya mengingatkan akan arti satu perjuangan yang pasti akan menempuh jalan yang berliku dan terjal. Perjuangan bukan seperti berpetualang tanpa tujuan jelas. Kalau cuma melakukan gerakan di media sosial, Penulis cenderung berkesimpulan mereka sedang berpetualang di dunia maya untuk mendapatkan hasil yang maya pula alias tak berbentuk. (ISP)