Layaknya satu kapal PDAM Kotabaru kini belum memiliki nakhoda untuk menentukan arah.
Terlalu lama dari waktu yang ditentukan yakni 6 bulan setelah masa jabatan direktur habis seharusnya sudah memulai rekruitmen direktur baru. Namun hingga kini PDAM Kotabaru masih dijabat pelaksana tugas yang juga rangkap jabatan di pemerintahan.
Dalam PP No 54 Tahun 2017 Pasal 71 hurup (2) berbunyi : Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan Direksi Definitif paling lama 6 (enam) bulan.
Lha, sekarang sudah lebih 6 bulan dan pelaksana tugas pun bukan dari internal BUMD.
Berjalan bak kaki pincang perusahaan air minum daerah ini kembali mundur setelah mulai maju setapak.
Air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seharusnya menjadi skala prioritas baik dalam ketersediaan maupun dalam pelayanan.
Banyak warga mengeluhkan saat musim kemarau mereka bayar "angin" karena air tidak mengalir tapi bayar jalan terus.
Sekarang pun bila tidak ada hujan beberapa hari distribusi air bersih sudah "ngadat" lagi. Apakah ini karena sumber air baku yang kurang atau sumber daya manusianya yang belum mampu atau alasan klise defisit anggaran yang menjadi penyebab. Entahlah.
PDAM Kotabaru sebagai pengelola air bersih milik pemerintah sudah seharusnya memikirkan peningkatan pelayanan di tengah pesatnya pembangunan.
Sebagai warga masyarakat kita tidak berharap rekruitmen direktur yang terlambat ini terindikasi kepentingan politik menjelang Pilkada.
Masalah air bersih di Kotabaru memang menjadi isu yang sangat seksi untuk dijual sebagai janji politik. (DBG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.