3 Fraksi di DPRD Tanah Bumbu Berang, Rapat Paripurna Ditunda

Wakil Bupati Tanah Bumbu, Ready Kambo yang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Kamis (16/01/20), akhirnya tak bisa berbuat apa-apa setelah 3 Fraksi di DPRD menunda Rapat Paripurna yang akan membahas pengambilan keputusan terhadap 2 Raperda tentang penghapusan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penghapusan Desa Gunung Hatalau.

Sebanyak 3 Fraksi yang meminta penundaan Rapat Paripurna adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanat Nasional Demokrat, berang atas ketidakhadiran Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor yang hanya mendisposisi Wakil Bupati untuk menghadiri rapat tanpa keterangan.

Keberangan ke 3 Fraksi tersebut ditambah dengan tak berhadirnya Kepala SKPD yang terkait langsung dengan Raperda yang akan dibahas yakni Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa, Nahrul Fajeri, yang menurut keterangan stafnya di depan rapat; sedang mengunjungi desa-desa dalam rangka sosialisasi perubahan SOTK.

"Urusan sosialisasi ke desa-desa itu bisa saja dilakukan dengan menugaskan para Pejabat di bawah Kepala Dinas tak harus Kepala Dinas yang melakukannya sendiri, apalagi rapat ini terkait langsung dinas bersangkutan yang harusnya Kepala Dinasnya hadir disini," ungkap seorang Anggota DPRD Tanah Bumbu.

Sebanyak 2 Fraksi yang agar rapat bisa dilanjutkan dengan menyarankan kepada Pimpinan Rapat untuk mengambil kebijakan yakni Fraksi PDIP dan Fraksi PKB. Namun ke 3 Fraksi yang minta tunda menyatakan akan menjadi preseden buruk bagi DPRD sendiri yang jelas-jelas melanggar tata tertib yang dibuatnya sendiri.

"Untunglah ke 3 Fraksi itu tak menyatakan menolak rapat tapi meminta tunda, kalau saja mereka menolak maka rapat terkait pembahasan Raperda itu tak bisa lagi dijadualkan," ungkap Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH atau akrab dipanggil H. Upi.

Informasi yang diperoleh media ini menyebut, Wabup Tanah Bumbu setelah mendapatkan disposisi Bupati agar menghadiri rapat, berangkat subuh dari Jakarta dengan mengambil jurusan Makassar yang kemudian dari sana terbang ke Banjarmasin dan kemudian ke Tanah Bumbu. Karena jika mengambil penerbangan dari Jakarta ke Banjarmasin lalu ke Tanah Bumbu maka akan terlambat menghadiri rapat. Tapi akhirnya rapat pertama di 2020 ini pun ditunda disebabkan Bupati hanya memberikan disposisi bukan kuasa ataupun mandat ke Wakilnya. (Red)