[Infokus] Luasnya Laut dan Banyaknya Instansi 'Cawe-Cawe'

Kegiatan di laut atau jelasnya transportasi di laut tampaknya cukup diperhitungkan terutama transportasi di perairan Tanah Bumbu dan Kotabaru yang cukup sibuk setiap harinya apalagi adanya pengangkutan hasil tambang berupa batubara.

Nyaris setiap hari bisa kita temui tongkang bermuatan batubara yang ditarik oleh Tuhboat melintasi perairan Selat Laut yang memisahkan antara daratan Pulau Kalimantan dengan daratan Pulau Laut.

Cukup sibuknya transportasi di perairan Selat Laut inipun membuat beberapa instansi pemerintah menempatkan kantor maupun pos-nya baik di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kotabaru.

Sebut saja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan KPLP-nya, Polres dengan Satuan Polair dan KP3-nya, Pangkalan TNI AL (Lanal), dan tak ketinggalan Satuan Polair dari Polda Kalsel.

Banyaknya instansi yang ikut terlibat di kegiatan laut ini sempat dikeluhkan oleh Ketua INSA (Indonesia National Shipowners Assosiation), Carmelita Hartoto beberapa waktu lalu ketika menjelaskan materi yang dibahas dalam pertemanan dengan Presiden Joko Widodo di istana Kepresidenan.

"Kami juga bicara masalah 'Coast Guard' yang selama ini kami sudah dipertanyakan oleh anggota-anggota kami, mengapa 'Coast Guard' sampai sekarang belum satu saja," ungkap Carmelita.

Ia juga menyebut masih ada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang turut mengurusi laut.

Keluhan seorang Carmelita tersebut jelas sangat wajar karena menyangkut tidak saja urusan birokrasi yang berliku tapi juga terkait cost. Sebut saja di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru disamping adanya Satuan Polair Polres baik dari Polres Tanah Bumbu maupun Kotabaru masih terdapat pula Satuan Polair dari Polda Kalsel yang seolah keberadaannya tak ingin ketinggalan, padahal cukup dengan adanya Satuan Polair dari Polres. Begitupun keberadaan Kesatuan Polisi Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang seolah tak ingin ketinggalan dari Satuan Polair. Ditambah adanya Lanal atau Pangkalan TNI AL; yang masing-masing mengklaim punya wilayah dan zona tugas berbeda.

Pemerintah harusnya lebih menyederhanakan birokrasi urusan di laut ini agar tak memberi ruang terhadap celah praktik seperti pungli dan suap, itupun kalau pelaksanaan pelayanan pemerintahan di semua sektor ingin clean dan clear. (Red)