Editorial | Perlunya DPRD Mengawal dan Mengawasi Pemasukan PAD

Courtesy : google

Perlunya pemeriksaan per item pada dinas penghasil di lingkup pemerintahan agar mudah diketahui berapa yang diperoleh dan dihasilkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD perlu meminta keterangan, data dan penjelasan terkait pemasukan bagi daerah dari para dinas penghasil selama 1 tahun. Ini agar dapat diketahui apakah dinas penghasil memenuhi target pencapaian hasil, serta dapat mengevaluasi berbagai kendala jika tak menghasilkan PAD maksimal sesuai target.

Pihak DPRD jangan mau menerima penjelasan terkait pemasukan daerah secara global tanpa rincian yang mendetail.

Misalkan saja di sektor pengelolaan parkir kendaraan bermotor, pihak Komisi yang membidangi sektor ini di DPRD mesti meminta penjelasan dari dinas pengelola seberapa besar yang dihasilkan mereka untuk mengisi pundi PAD, serta menjelaskan potensi peningkatan tahun berikutnya atau memaparkan berbagai kendala teknis di lapangan bila gagal memenuhi target.

Begitu pula di sektor pengelolaan pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dinas terkait pun mesti dimintai penjelasannya berapa yang dihasilkan untuk PAD, berapa jumlah belanja modal yang telah dikeluarkan, dan begitupun terhadap dinas-dinas penghasil lainnya.

DPRD harus secara intens mendorong tiap dinas penghasil untuk dapat mengisi pundi PAD secara maksimal dan optimal serta melakukan pengawasan agar memperoleh hasil sesuai target, karena ini terkait dengan penyusunan RAPBD.