Rencana Bebaskan PBB Bagi Warga Miskin Bupati Harus Kaji Secara Detail

M. Syarifuddin, SE

"Saya yakin maksud dan keinginan Bupati itu baik, namun kita harus lakukan beberapa telaahan, baik dampak maupun pelaksanaannya yakni mengenai basis data mana yang akan dipakai karena saat ini data banyak yang belum clear."

Hal itu seperti diungkapkan oleh M. Syarifuddin, SE, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari Fraksi PDIP terkait rencana pembebasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bagi masyarakat miskin.

M. Syarifuddin mencontohkan, data kependudukan yang belum valid misalnya mengakibatkan adanya warga tidak mampu yang tidak dibayarkan iuran BPJS-nya, padahal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Di sisi lain menurutnya saat ini tmTanah Bumbu sendiri sedang minim PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga wacana menggratiskan PBB tanpa solusi mencari PAD di sektor lain; akan berakibat pada ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran daerah. 

"Terkait rencana yang sebenarnya cukup bagus dan berpihak terhadap masyarakat miskin itu Bupati harus mengkaji ini dengan benar, harus dilakukan pembahasan bersama lembaga terkait secara detail," tutup M. Syarifuddin, SE yang tak lama lagi akan berpindah posisi sebagai Anggota DPRD Propinsi Kalsel. (Red)