Gerakan Anti Korupsi Kotabaru (Gerakor) melakukan unjukrasa dengan mengusung dan mempertanyakan beberapa poin terkait jalannya pemerintahan di Kabupaten Kotabaru, Selasa (02/07/19).
Diantara poin yang dipertanyakan adalah Keterbukaan Informasi Publik dan Tentang Pemerintah Daerah; mempertanyakan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Kalsel kepada Pemkab Kotabaru di 2019 ini.
Meminta kepada Penyelengggara Pemerintahan Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan keterangan tentang hutang Pemkab kepada pihak ketiga dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya, hutang ke siapa dan tahun berapa.
Juga meminta kepada DPRD Kabupaten Kotabaru untuk memberikan keterangan baik secara lisan dan tulisan, apa alasan krusial terkait tidak terselenggarakannya APBD Perubahan 2018.
Selain itu kepada Bupati dan Wakil Bupati agar memberikan penjelasan baik secara lisan dan tulisan terkait hilangnya foto Wakil Bupati di acara Hari Jadi Kabupaten Kotabaru yang ke 69.
Meminta Pemerintah Daerah untuk menjelaskan baik secara lisan dan tulisan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan pariwisata, berapa kilometer yang sudah dibangun, dimana saja dan berapa dana yang direalisasikan; mengingat masih banyak masyarakat yang berkeluh kesah terkait infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah secara serius.
GERAKOR pun meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan keterangan terkait hasil evaluasi KEMENPAN RI terhadap kinerja semua SKPD dan solusi apa yang disiapkan, serta DPRD Kabupaten Kotabaru agar melakukan langkah-langkah penyelidikan tarkait kabar penghilangan hak-hak Wakil Bupati atas penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah.
Aksi dimulai sejak jam 09.00 WITa hingga jam 10.00 WITa, kemudian diteruskan di hearing DPRD Kabupaten Kotabaru.
"Tapi kami tidak puas karena apa yang kami sampaikan tidak bisa dijawab semua, karena banyak pihak-pihak yang kita minta dihadirkan melalui DPRD tidak hadir," ungkap Syahrani, S.Ag, Juru Bicara Aliansi GERAKOR Kotabaru.
Ditambahkan Syahrani, seharusnya, pihak-pihak yang mereka harapkan hadir untuk menjawab segala pertanyaan sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri, nampaknya memang undangan untuk hadir tersebut tidak diindahkan. Padahal tambahnya GERAKOR sudah berkabar jauh-jauh hari dan ini juga adalahvwarga Kotabaru sehingga tak ada salahnya kalau hanya bertanya dan berdiskusi di forum resmi tersebut.
"Dan anehnya lagi kok pihak media yang ada di Kotabaru tidak ada yang memuat kegiatan aksi kami. Dan kami akan terus mengawal hasil hearing ini, mengingat kami perlu mendapatkan informasi yang otentik terkait apa yang kami sampaikan di pernyataan sikap tersebut. Kalau tidak ada kejelasan jangan salahkan kami kalau kami turun aksi kembali dan massa akan terus bertambah," tutup Syahrani, S.Ag yang sangat getol menyoal kondisi Kabupaten Kotabaru.
Terkait penolakan GERAKOR atas diberikannya status WTP ke Pemkab Kotabaru, Anggota DPRD Propinsi Kalsel dari PDIP, Syafruddin H. Maming yang terpilih sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024, mengatakan akan mencari informasi valid dan melakukan pendalaman terkait masalah tersebut. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.