Untuk keperluan sistem pengupahan dan penyelesaian sengketa para pekerja dengan pihak pemberi kerja, Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan studi banding ke Makassar Sulawesi Selatan.
Hal itu seperti diungkapkan oleh seorang dari Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan ikut pada studi banding tersebut, Yandi Kamitono, yang adalah Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurutnya tim yang akan berangkat studi banding terdiri dari 3 dari APINDO, 2 dari Serikat Pekerja dan selebihnya dari Dinas Tenagakerja.
Menurutnya tim yang akan berangkat studi banding terdiri dari 3 dari APINDO, 2 dari Serikat Pekerja dan selebihnya dari Dinas Tenagakerja.
Dipilihnya Makassar untuk tujuan studi banding karena dianggap lebih cocok dan bagus sebagai percontohan untuk diterapkan di Tanah Bumbu.
Ditambahkan oleh Yandi, disana nantinya selain mengunjungi Dinas Ketenagakerjaan, juga Tripartit yang adalah sebagai lembaga tempat penyelesaian persengketaan antara para pekerja dan pemberi kerja.
Ditambahkan oleh Yandi, disana nantinya selain mengunjungi Dinas Ketenagakerjaan, juga Tripartit yang adalah sebagai lembaga tempat penyelesaian persengketaan antara para pekerja dan pemberi kerja.
"Kita ingin mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang nantinya tepat dilaksanakan di Tanah Bumbu, karena tidak semua para pemberi kerja bisa memenuhi pembayaran standar UMK yang ditetapkan oleh Pemerintah terutama pemberi kerja yang usahanya berskala kecil. Kalau standar UMK dikenakan pukul rata maka akan banyak tenaga kerja yang menganggur karena usaha berskala kecil tak mungkin dapat membayar para pekerjanya sesuai UMK," ujar Yandi.
Tim tersebut direncanakan akan berangkat ke Makassar pada Selasa (25/09/19) untuk selama 4 hari. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.