Kesisruhan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru nampaknya tidak berujung reda, Wabup terlihat tampaknya tak main-main untuk menyurati beberapa stakeholder di beberapa lembaga pemerintahan, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten Kotabaru hingga sampai ke Ombudsmand Pusat dan saat ini sudah ditangani oleh Ombudsman Kalsel.
"Di media sudah beredar pemberitaan terkait Ombudsman Kalsel sudah menyurati Bupati Kotabaru untuk klarifikasi, namun hingga kini belum ada jawaban Bupati," tutur Wahid Hasyim, Ketua Himpunan Pemuda Sebakau (HIMPAS).
Tambahnya lagi, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-lalurut, karena akan menghambat pelayanan publik. Bupati harus segera diinvestigasi mengingat dugaan maladministrasi itu bukan permasalahan sederhana. Ini menyangkut hak dan kewajiban seorang Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Berbeda dengan Juru Bicara Aliansi Gerakan Anti Korupsi (GERAKOR) Kabupaten Kotabaru, Syahrani, S.Ag, meresponnya dengan santai.
"Saya juga membaca beberapa media online memberitakan Ombudsman akan melakukan pemanggilan dan akan mengirimkan surat permintaan klarifikasi kedua, saya dengar surat itu masuk sekira tanggal 21 Mei 2019, sudah lama berarti kan ? Sampai sekarang belum ada jawaban. Saya sih pemisis kalau surat Ombudsman itu ditanggapi, karena menurut informasi DPRD Kotabaru juga pernah mengirimkan surat kira-kira pada tanggal 4 Maret 2019 perihal Tanggapan Surat Wakil Bupati Kotabaru, hingga saat ini juga kabarnya dari Ketua Dewan belum dijawab. Nah, sekarang tinggal masyarakat saja ya yang menilainya seperti apa," ungkap Syahrani.
Menurut Syahrani pula, DPRD Propinsi dan Gubernur Kalsel harus ikut membantu menyelesaikan problematika yang terjadi di akabupaten Kotabaru ini biar semuanya cepat selesai. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.