Keputusan Final Terkait Tambak Warga di Desa Batu Ampar

"Itu sudah final. Dibicarakan hari ini, besok atau lusa tetap segitu. Itu secara legal tak dibenarkan 100 persen mengganti tanah hak kuasanya pemerintah, karena jika kita ganti apa yang kita dapat juga. Tidak ada alasan yang bisa kita benarkan disana."

Itulah yang diungkapkan oleh Hanif Faisol Nurrofik, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel, usai pembahasan terkait penertiban kawasan hutan di kawasan Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu, yang mana disana terdapat ratusan hektar tambak ikan dan udang milik warga.

Ditambahkannya, tak ada manfaat yang diterima pemerintah dari usaha tambak warga itu. Artinya tambak-tambak itu nantinya akan langsung direboisasi kembali, terkeculai tambak-tambak itu dimanfaatkan dan dikelola pemerintah sehingga dapat menghasilkan manfaat.

"Kita susun perencanaan untuk melakukan penanaman pohon Mangrove (Bakau) di tambak-tambak itu," ujar Hanif yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah dipastikan tak akan memberikan ganti rugi kepada para warga pemilik tambak tapi semacam tali asih nilai nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 25 juta per hektar bukan seperti kehendak warga sebesar Rp 25 ribu per meter persegi atau Rp 250 juta per hektar.

Rapat pembahasan terkait tambak di kawasan hutan itu digelar di Kantor Kecamatan Simpang Empat, selain dihadiri oleh para warga pemilik tambak, juga oleh Camat Simpang Empat, M Syairi, Plt Sekdakab Tanah Bumbu, Erno Rudy Handoko, Wakapolres Tanah Bumbu, Kompol Noorhayat, Kabg Ops Polres Tanah Bumbu, Kompol Dolly M Tanjung, Perwakilan Kodim 1022 Tanah Bumbu, juga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel, Hanif Faisol Nurrofik. (ISP)