Partai Golkar dan PKS Tolak Hak Interpelasi

2 Fraksi di DPRD Kabupaten Kotabaru yang menjadi pengusung dan pendukung Bupati Kotabaru, Said Jafar, menolak dolaksanakannya Hak Interpelasi oleh DPRD Kotabaru terhadap Bupati Kotabaru terkait 11 poin tuntutan warga yang dilakukan pada aksi unjukrasa beberapa waktu lalu.

Fraksi Partai Golkar dan PKS menganggap tak perlu dilaksanakannya Hak Interpelasi dikarenakan tak ada efek yang besar terhadap masyarakat Kotabaru. Namun hal itu ditepis oleh Fraksi Partai Nasdem yang menyatakan hatus dilaksanakan agar tak menjadi semacam bola liar. Adapun Fraksi PDI Perjuangan yang memang sejak awal mengajukan Hak Interpelasi; harus dilaksanakan agar fungsi pengawasan DPRD berjalan.

Secara voting dilakukan akhirnya mayoritas Anggota dan Fraksi menyetujui Hak Interpelasi, yang mana ini merupakan sejarah bagi DPRD Kotabaru sekaligus di Kalsel; merupakan penggunaan Hak Interpelasi pertama kalinya. 

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh DPRD Kotabaru pada Rapat Paripurna Masa Persidangan ke 7 tahun sidang 2017 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan Hak Interpelasi, dilakukan pada Senin (6/2/17), sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alpisah. (Red)