[Editorial] Kapan Pemerintah Negeri ini Profesional Mengurus Rakyat?

Kita selalu terburu-buru dengan hal-hal yang baru. 

Itulah yang Kami tangkap dari beberapa program yang diluncurkan oleh Pemerintah secara nasional. Sebut saja soal KTP elektronik atau E-KTP, langkah bagus tapi dilakukan terburu-buru tanpa mempersiapkan secara matang pendukung, prasarana dan sarananya serta human resources (SDM) yang menanganinya. Akibatnya, lihatlah banyak para pemohon KTP yang harus menunggu pada daftar panjang. Mestinya yang lebih dulu dilakukan Pemerintah adalah membangun bank data kependudukan dari level paling rendah di tingkat RT hingga ke Pusat, sehingga tak akan ada lagi data kependudukan yang overlap atau tumpang tindih dan ganda. 

Lalu Pemerintah meluncurkan program listrik prabayar (prepaid), ini juga belum didukung oleh pelayanan yang benar-benar nyaman dan aman bagi seluruh kalangan pengguna. Bayangkan jika Kita tak punya rekening di bank (mesti ada saldo) di saat setrum listrik hampir habis dan saat itu tengah malam, mau kemana kita sedangkan toko atau counter prepaid voucher listrik tak ada satu pun yang buka?
PLN selaku operator tunggal kelistrikan di Indonesia mesti membuka layanan untuk listrik prepaid ini dalam 24 jam di semua daerah tak peduli itu di pelosok sekalipun dimana terdapat jaringan listrik PLN. 

Lalu konversi minyak tanah ke gas elpiji (Liquid Natural Gas, Gas Alam Cair), sama setali tiga uang, juga tak didukung stock dan distribusi yang baik.
Sama seperti listrik prabayar, kemana Kita mencari Elpiji jika di tengah malam buta kehabisan gas? Selain itu harga Elpiji juga meski sudah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di masing-masing daerah, harga Elpiji tetap saja dirasakan mencekik leher bagi warga kelas menengah ke bawah. Elpiji langka, dan harganya selalu naik; itu keluhan warga dimana-mana. Lalu pertanyaannya kapan Pemerintah negeri ini benar-benar profesional mengurus rakyatnya?