Zulkpli AR seorang tokoh masyarakat Kotabaru dan juga seorang Politisi dan Direktur STIKIP, miris melihat keadaan Kabupaten Kotabaru sekarang ini. Ditemui di ruang kerjanya, Zulkpli AR yang juga Mantan Pimpinan DPRD Kotabaru menyayangkan atas kebijakan Pemkab Kotabaru.
Menurut Zulkpli AR di pemerintahan yang sekarang ini terjadi gejolak yang sangat luar biasa yang dipertontonkan antara birokrasi, pegawai-pegawai pemerintah dan juga DPRD. Dan ini baru pertama kali terjadi gejolak yang sangat luar biasa di Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru yang berimbas pada masyarakat.
"Semua ini terjadi karena pemerintahan berjalan tidak konsisten pada koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab yang namanya pemerintahan tidak ada kiblat lain selain peraturan," kata Zulkpli AR.
Zulkpli AR juga menyikapi yang terjadi antara Pemkab dengan DPRD Kotabaru terkait masalah pelantikan Sekretaris DPRD yang mengancam akan menggunakan hak interplasi bila tidak diselesaikan akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi Kabupaten Kotabaru. Imbas dari masalah itu adalah terlambatnya proses APBD yang akan dirugikan adalah masyarakat karena disharmonisasi di pemerintahan.
"Persoalannya bukan individunya tapi prosedur pengangkatannya, ini yang membuat protes DPRD," jelas Zulkpli AR yang juga Mantan Ketua DPRD Kotabaru.
Terkait masalah 13 eselon II yang di-nonjob-kan menjadi Jabatan Fungsional, Zulkpli AR menganggap ini suatu keputusan sangat luar biasa. Karena hingga kini tidak ada penilaian kinerja mereka, tidak ada track record kegagalan mereka dalam memimpin institusi mereka.
"Kalau tidak ada catatan kegagalan mereka dan tiba-tiba ke 13 orang ini di-nonjob-kan, bahkan saya dengar Sekda juga di-nonjob-kan, ini sangat luar biasa, sungguh luar biasa, sekali lagi ini bukan perusahaan," kecam Zulkpli AR.
Selanjutnya, "mereka itu bekerja secara profesional, taat pada aturan kalau mereka dibawa-bawa atau diajak-ajak untuk melanggar ketentuan, mereka orang pintar mereka tentu tidak mau, apakah persoalan ini yang menyebabkan mereka di-nonjob-kan ? Saya dengar ada seperti itu, diajak untuk berkolaborasi mengenai pemanfaatan dana-dana APBD ya mereka menolak. Kalau itu indikasinya berarti sungguh tidak profesional pemerintahan yang ada ini. Saya berkata keras ini bukan untuk mendiskreditkan pemerintahan yang ada, saya hanya protes dengan apa yang sudah berjalan ini." (dbg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.