[Infokus] Vitamin di Pemerintahan Untuk Siapa ?

Miris, perihatin.

Itulah kata-kata yang tampaknya sangat patut untuk menggambarkan atau mempersonifikasikan kondisi di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru saat ini.

Miris, dikarenakan kenyataan dari seorang Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati, yang mana menyatakan tak mengenal bawahannya sendiri yang nota bene Kepala SKPD yang berkerja dalam koordinasinya; ia berikan status fungsional [Red, non job]. Sungguh tak masuk logika normal jika seseorang tak mengenal terhadap seseorang tapi ia memperlakukan seseorang itu seolah ia sangat mengenal betul. Secara sarkastis mana mungkin seseorang memberhentikan atau mengganti seseorang padahal ia sendiri jangankan mengetahui bagaimana kinerja orang itu kenal saja pun tidak.

Perihatin, disebabkan sepertinya masih ada seorang Kepala Daerah bertindak diluar dari pengetahuan dan wewenangnya, sepertinya ada orang atau pihak lain yang lebih memiliki kuasa daripada seorang Kepala Daerah, yang tiap keinginannya tak kuasa ditolak.

Kinerja.
Katanya soal kinerja. Yang bagaimana ?
Seorang Mantan Kepala Dinas yang telah berkerja untuk kemajuannya yang tidak saja untuk SKPD-nya tapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Sebut saja Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika [Diskominfo]. Kinerja yang sudah ia jalani dan lakukan membuahkan hasil dengan penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diperoleh Kabupaten Kotabaru dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Selain itu Mantan Kepala Diskominfo Kotabaru itu pula yang berhasil mendatangkan Kapal Penyeberangan [ferry] KMP Bamega Jaya untuk melayani transportasi laut bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru di beberapa pulau. Juga andil Mantan Kepala Diskominfo itu pula lah jembatan di Desa Maantam Kecamatan Pamukan Barat dapat diperbaiki sehingga tak mengganggu transportasi dari wilayah Kalsel ke Kaltim.

Vitamin ?
Apa pula ini, mau jenis vitamin apa ? A, B, C, A Complex atau B Complex ?
Itu kan semacam zat asupan bagi tubuh manusia. Jika pemerintahan diibaratkan tubuh manusia, maka memang diperlukan semacam vitamin sebagai stimulan atau doping agar lebih dapat menghasilkan tenaga [energi] untuk berkerja secara berkesinambungan. Lalu siapa yang berhak secara efektivitas mendapatkan vitamin ? Jawabannya sudah pasti mereka yang berkerja secara faktual baik itu kerja menggunakan otak [pemikiran, ilmu] maupun kerja secara tenaga [manual].

Soal vitamin ini tentu yang sangat mengena menerimanya adalah para Kepala SKPD. Mereka perlu diberikan stimulan atau doping, bukan malah mereka yang dimintai vitamin. Bukan cuma itu mereka juga sangat tepat diberikan semacam reward atas pencapaian kinerja bagus untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan jangan pernah menerapkan asas coba-coba atau eksperimen. Para Kepala SKPD jangan dijadikan semacam kelinci percobaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah mereka memiliki kapabilitas profesi. Kepala SKPD haruslah mereka yang memang sudah teruji baik secara keilmuan maupun secara kinerja. Maka dari itu perlunya semacam fit and proper test bagi yang akan menduduki tampuk pimpinan di pemerintahan, dan yang tak kalah pentingnya semacam regenerasi dalam mempersiapkan pengganti jika yang bersangkutan memasuki masa purnabakti, sehingga tak sulit melakukan pergantian.

Manajemen Pemerintahan tentulah berbeda dengan manajemen perusahaan manapun. Kinerja di pemerintahan lebih mengedepankan service atau pelayanan kepada publik, sedangkan perusahaan berorientasi kepada meraih keuntungan [profitable], profit oriented dengan prinsip-prinsip ekonomi; dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan laba atau untung sebesar-besarnya. 

Selamat berakhir pekan, jangan lupa bahagia. (Red)