[Infokus] Unjukrasa Tandingan Ataukah Tanding Unjukrasa

Setelah aksi unjukrasa ribuan warga Kotabaru pada tanggal 23 Januari 2017 lalu, atau menurut perkiraan terdapat lebih dari 1.500 warga yang turun ke jalan, Kotabaru kembali dirundung aksi unjukrasa.

Kali ini aksi unjukrasa yang jika dilihat dari beberapa poin tuntutan oleh Ormas yang berunjukrasa; sama sekali tak terkait dengan tuntutan oleh Ormas pada aksi unjukrasa sebelumnya. Tuntutan aksi mereka tak ada yang baru melainkan tuntutan setahun yang lalu saat mereka berunjukrasa. 

Banyak pihak berharap unjukrasa kali ini sebagai tindak lanjut aksi sebelumnya untuk mempertegas tuntutan 11 poin yang diluncurkan Ormas Kapak terutama perihal dugaan ijazah palsu Bupati Kotabaru, Said Jafar. Ini jika Ormas yang melakukan aksi unjukrasa ingin meraih simpati warga Kotabaru. Jika tidak, maka para simpatisan dan pendukung unjukrasa bisa dipastikan cuma mereka yang tak tahu menahu substansi tuntutan; para Tukang Becak misalnya yang diajak sebagai penggembira dengan uang pengganti waktu kerja dan sebungkus nasi. 

Mestinya aksi unjukrasa menuntut dan mendesak Bupati Kotabaru agar segera memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya, karena objek sentral dari tuntutan aksi unjukrasa sebelumnya adalah terkait pribadi Bupati Kotabaru.

Analisa kami aksi unjukrasa kali ini bukan sebagai aksi tandingan dari aksi sebelumnya, namun lebih mirip tanding aksi unjukrasa.

Untunglah aksi unjukrasa jika maksudnya bukan sebagai tandingan aksi unjukrasa sebelumnya. Karena jika sebagai tandingan, maka tudingannya adalah aksi tersebut berasal dari reaksi lingkaran pihak Bupati Kotabaru, atau secara sarkastis adalah aksi yang dapat diduga sebagai aksi yang dipesan.

Dan beberapa kali terjadi aksi unjukrasa yang terjadi di Kotabaru; hanyalah berupa unjukrasa penyampaian pendapat dan tuntutan bukan bersifat demonstrasi.

Kita semua berharap aksi unjukrasa apapun yang terjadi di Kotabaru bertujuan untuk kepentingan warga secara luas, bukan karena kepentingan sesaat apalagi politis, apalagi cuma untuk kepentingan golongan tertentu, bila tidak maka jangan berharap ada perbaikan dan kemajuan di kabupaten terluas dan terbesar SDA-nya di Kalsel ini. (Red)