[INFOKUS] Kotabaru, Perlunya Merangkul Para Pemodal dan Pengusaha Daerah

Oleh : Imi Surya Putra
Direktur Pemberitaan Jurnalisia


"Seyogiyanya para pemegang kebijakan di Kotabaru bisa memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (human resouces) yang ada di daerah ini, terkhusus para pengusaha dan pemilik modal."

Itulah kalimat yang meluncur keluar dari mulut seorang warga Kotabaru yang tampak berpendidikan. Menurutnya begitu banyak pengusaha dan pemodal warga Kotabaru yang sebenarnya merupakan aset penting untuk dimanfaatkan ikut membangun Kotabaru agar lebih baik.

Dan tak sedikit dari para pengusaha dan pemodal itu justru lebih memilih berusaha diluar daerah, dikarenakan iklim investasi dan usaha di Kotabaru tak berpihak pada mereka. 

Sebut saja di bidang pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum, para pemegang kebijakan yang duduk di pemerintahan malah lebih memilih perusahaan kontraktor dari luar daerah semisal dari Jakarta dan Kaltim. Padahal beberapa perusahaan kontraktor yang dimiliki oleh warga Kotabaru sendiri cukup mampu untuk berkompetisi dan melaksanakan pekerjaan proyek yang tak kalah baiknya dari perusahaan kontraktor dari luar daerah.

Sudah terbukti beberapa perusahaan kontraktor yang berkerja di Kotabaru ternyata gagal dalam menyelesaikan pekerjaannya, contoh seperti pekerjaan proyek jalan dari Tanjung Serdang ke Lontar yang tak selesai dikerjakan oleh perusahaan dari Kaltim. Kemudian disusul oleh pekerjaan komplek perkantoran Pemkab Kotabaru di kawasan Desa Sebelimbingan yang juga dikerjakan oleh perusahaan kontraktor dari luar daerah.

"Jika ada perusahaan kontraktor daerah sendiri yang hasil pekerjaannya baik, tak perlu memakai perusahaan kontarktor dari luar daerah yang hasil pekerjaannya belum kita ketahui," ungkap seorang Pejabat pemegang kebijakan di Tanah Bumbu.

Ungkapan dari seorang Pejabat di Tanah Bumbu tersebut mestinya menjadi semacam acuan bagi Pemkab Kotabaru dalam memberdayakan aset daerahnya sendiri dan memberikan kesempatan berkembang bagi para pengusaha dan pemodal daerah.

"Persyaratan untuk ikut lelang di Kotabaru itu sangat tak berpihak kepada para kontraktor daerah. Misalkan saja persyaratan harus memiliki tenaga ahli di bidangnya, serta perusahaan mesti memiliki sertifikat ISO. Jika sudah demikian, maka sulit bagi kontraktor daerah yang berada di Kotabaru untuk bisa ikut membangun dan berkembang, terkecali sekelas PT BKW," ujar seorang pelaku usaha konstruksi di Kotabaru.

Menurutnya pula, pemberlakuan sertifikat ISO, tak perlu jika nilai proyek dibawah dari Rp 50 milyar. Dan untuk tenaga ahli ini masih bisa diberikan kebijakan yang memihak kepada perusahaan berskala kecil, dengan tujuan memberikan kesempatan berkembang.

Untuk membangun daerah kiranya tak cuma diperlukan para orang pintar, tapi juga cerdas; cerdas dalam membaca situasi dan kondisi daerah, cerdas dalam mengambil keputusan dan tindakan, cerdas dalam mengelola baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, least but not last cerdas memanfaatkan para pengusaha daerah agar mereka memiliki komitmen sama untuk turut membangun dan memajukan daerah. Jika kecerdasan ini diabaikan, Kotabaru akan rugi lagi satu periode ke depan, dan makin tertinggal dari daerah lainnya. (Red)