Ketua umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI), Mardani H Maming, yang juga merupakan Bupati Tanah Bumbu, menyatakan keberadaan lembaga APKASI
setidaknya akan jadi sebuah penyemangat masing-masing Pemerintah Daerah
di Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan bagi masyarakat.
Acara penutupan APKASI
ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden. Sebelumnya juga dirangkai
dengan penyerahan piala oleh Mardani H Maming kepada perwakilan Pemkab Lahat, Propinsi Sumatera Selatan yang menang
sebagai juara pertama kategori pameran terbaik dalam acara tersebut.
(Adv/Relhum).
Hal
itu disampaikan oleh Mardani H Maming saat acara penutupan event tahunan APKASI
International Trade And Investment Summit (AITIS) ke12 , di Gedung Jakarta
International Exspo, belum lama tadi.
“APKASI
adalah penyemangat pelaksanaan program pembangunan yang ada di daerah.
Semoga ke depannya semua daerah di Indonesia pembangunannya lebih maju
dan masyarakatnya lebih sejahtera, “ kata Mardani H Maming dalam acara yang juga
dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negri,
Tjahyo Kumolo.
Mardani menjelaskan, satu contoh program APKASI yang saat ini dapat menjadi pendorong
atau penyemangat program pembangunan di daerah adalah dimulainya kerjasama antara pihak APKSI dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Melalui
kerjasama ini diharapkan menjadi peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan cara
memasarkan hasil produksi di daerahnya ke negara lain.
“Bahkan
kalau perlu kita juga akan membuat sistem jaringan pemasaran online,
agar produk-produk di daerah lebih dikenal dan dibeli oleh bangsa lain,” ujar Mardani H Maming.
Sementara itu Presiden Jokowi
menilai ketatnya sistem ekonomi di era pasar bebas atau globalisasi saat
ini adalah satu tantangan yang siap dihadapi seluruh unsur pemerintah
baik itu di tingkat pusat maupun di daerah.
Kerja
keras Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat itu harus sebaik mungkin bisa
ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan yang sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan daerah masing-masing.
“Di jaman
sekarang ini kita sudah masuk di era kompetisi. Percuma saja Pemerintah Pusat mati-matian membuat kebijakan aturan untuk meningkatkan ekonomi di
daerah, kalau pemerintah daerahnya sendiri tidak segera membuat
regulasi aturan yang sesuai kebutuhan. Inilah yan kerap menjadi kendala
program pembangunan yang ada di lapangan,” kata Presiden.
Jokowi
menambahkan, ada sekira 42 aturan pemerintah baik itu yang berupa
Peraturan presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati
(Perbup) dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendorong
peningkatan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Namun
sekira 3 ribu lebih aturan tersebut saling bertentangan sehingga menjadi
penghambat pelaksanaan program pembangunan tersebut. “Oleh sebab itu
semuanya harus dihapus dan diganti yang lebih relevan sesuai
kebutuhan,” tegas Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarmu adalah gambaran isi kepalamu, maka diam lebih bijak daripada sok tahu.